RADAR PALU – Ketua Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, menilai krisis yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) hingga berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Morowali Utara menjadi bukti bahwa kebijakan hilirisasi nasional belum dibangun di atas fondasi yang kuat dan berkelanjutan.
Menurut Safri, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Morowali Utara terlalu bergantung pada satu sektor industri sehingga guncangan yang dialami satu perusahaan langsung berdampak luas terhadap perekonomian daerah.
"Hilirisasi tidak boleh hanya menguntungkan investor. Ketika satu perusahaan mengalami masalah, ekonomi daerah langsung terpukul. Artinya, struktur ekonomi Morowali Utara masih sangat rentan karena terlalu bergantung pada industri tertentu," tegas Safri, Senin (13/7/2026).
Ia kembali mendesak pemerintah pusat melakukan audit menyeluruh terhadap PT GNI. Audit tersebut, kata Safri, tidak cukup hanya menyangkut persoalan ketenagakerjaan, tetapi juga harus mencakup kondisi kesehatan keuangan perusahaan, kepatuhan terhadap komitmen investasi, penerapan standar keselamatan kerja, hingga tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan pemerintah daerah.
"Audit total harus dilakukan agar publik mengetahui akar persoalan yang sebenarnya. Pemerintah tidak boleh hanya fokus pada dampak PHK, tetapi juga harus mengevaluasi tata kelola perusahaan secara menyeluruh," ujarnya.
Safri juga mengkritik pemerintah pusat yang dinilainya selama ini lebih banyak menikmati penerimaan negara dari sektor pertambangan, sementara daerah penghasil justru harus menanggung dampak ketika industri mengalami krisis.
"Selama bertahun-tahun Morowali Utara menyumbang triliunan rupiah bagi negara dari sektor pertambangan. Namun ketika ribuan pekerja kehilangan pekerjaan, daerah justru dibiarkan menanggung dampaknya sendiri. Ini merupakan bentuk ketidakadilan fiskal yang harus segera diperbaiki," katanya.
Ia turut mempertanyakan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap kondisi industri pengolahan nikel. Menurutnya, gelombang PHK dalam jumlah besar seharusnya dapat diantisipasi lebih dini apabila pengawasan berjalan efektif.
"Pemerintah harus menjelaskan mengapa tanda-tanda penurunan produksi dan memburuknya kondisi perusahaan tidak direspons sejak awal. Jangan sampai negara baru bergerak setelah ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian," ujarnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Safri mengusulkan pembentukan dana mitigasi khusus bagi daerah penghasil tambang untuk mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi ketika perusahaan mengalami krisis.
"Daerah jangan hanya menerima dampak lingkungan ketika industri berjalan, tetapi kemudian ikut menanggung seluruh beban ketika perusahaan bermasalah. Sudah saatnya pemerintah membentuk dana mitigasi bagi daerah tambang sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan pemerintah daerah," katanya.
Safri juga meminta pemerintah memastikan seluruh hak pekerja yang terdampak PHK dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan serta segera membuka peluang lapangan kerja baru bagi masyarakat.
"Di balik sekitar 1.800 pekerja yang kehilangan pekerjaan, ada ribuan anggota keluarga yang ikut terdampak. Mereka bukan sekadar angka statistik, melainkan masyarakat yang harus mendapat perlindungan negara," tegasnya.
Lebih jauh, Safri menilai gelombang PHK di PT GNI harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan hilirisasi nasional. Menurutnya, keberhasilan hilirisasi tidak boleh hanya diukur dari besarnya nilai investasi maupun ekspor, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil.
Ia menegaskan, indikator keberhasilan hilirisasi harus mencakup kemampuan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat ketahanan ekonomi daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar kawasan industri.
"Morowali Utara telah menyumbangkan kekayaan alam bernilai triliunan rupiah kepada negara. Ironisnya, ketika industri mengalami krisis, yang pertama merasakan penderitaan justru masyarakat dan pemerintah daerah," kata Safri.
Menurutnya, pemerintah pusat tidak boleh membiarkan Morowali Utara menjadi korban kegagalan tata kelola hilirisasi nasional. Karena itu, ia mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap PT GNI sekaligus evaluasi terhadap arah kebijakan hilirisasi yang selama ini diterapkan.
"Pemerintah pusat harus turun tangan melakukan audit total terhadap PT GNI, mengevaluasi seluruh kebijakan hilirisasi, serta memastikan daerah penghasil memperoleh perlindungan fiskal dan ekonomi yang adil. Hilirisasi yang baik bukan hanya menghasilkan nikel, tetapi juga menjamin keberlanjutan pekerjaan, meningkatkan PAD, dan menyejahterakan rakyat," pungkasnya. ***
Editor : Talib