RADAR PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai menyiapkan langkah baru untuk memperkuat pengendalian inflasi. Tak hanya mengandalkan operasi pasar, pemerintah kini mengembangkan platform digital Satu Harga yang dilengkapi fitur Early Warning System (EWS) agar potensi kenaikan harga bahan pokok dapat terdeteksi lebih awal.
Inovasi tersebut menjadi tindak lanjut Program BERANI Murah yang dirancang untuk menjaga keseragaman harga sekaligus memastikan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny Lamadjido, saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Kamis (9/7).
Baca Juga: Kemenkum Sulteng Kawal Regulasi Tenaga Profesional BLUD Morowali
Menurut Reny, kehadiran fitur Early Warning System dalam aplikasi Satu Harga akan memudahkan TPID memantau pergerakan harga komoditas strategis yang berpotensi memicu inflasi.
"Supaya teman-teman TPID bisa lebih cepat bertindak," ujar Reny.
Dengan sistem tersebut, pemerintah berharap langkah intervensi dapat dilakukan lebih dini sebelum lonjakan harga meluas di pasar.
Baca Juga: Nany Widjaja Alirkan Uang PT Java Fortis Rp 12 M ke PT Dharma Nyata Press
Selain memanfaatkan teknologi, Reny juga meminta seluruh TPID provinsi maupun kabupaten/kota memperkuat upaya peningkatan produksi komoditas penyumbang inflasi, khususnya cabai.
Ia menginstruksikan agar pembagian bibit cabai kepada masyarakat terus diperluas sehingga pekarangan rumah dapat dimanfaatkan sebagai lahan tanam produktif. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan pasokan sekaligus mengurangi tekanan harga saat permintaan meningkat.
Pemprov juga mendorong pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah secara optimal. Menurut Reny, dua program tersebut terbukti menjadi instrumen penting untuk menjaga keterjangkauan harga ketika komoditas mulai mengalami kenaikan.
Di sisi lain, kerja sama antardaerah dinilai harus semakin diperkuat agar distribusi bahan pangan tetap terjaga. Sebagai salah satu daerah penghasil beras di Pulau Sulawesi, Sulteng diminta memastikan kebutuhan masyarakat lokal terpenuhi sebelum mengirim pasokan ke daerah lain.
"Dahulukan dulu kebutuhan lokal kita terpenuhi baru dikirim ke daerah lain," tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut diikuti TPID kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah secara daring. Hadir pula Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto, perwakilan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog, BMKG, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.***
Editor : Muhammad Awaludin