RADAR PALU - Pemkab Morowali Utara (Morut) mulai bergerak mempersiapkan RSUD Kolonodale menghadapi perubahan sistem pembiayaan layanan kesehatan nasional.
Perubahan dari INA-CBG menuju Indonesian Diagnosis Related Groups (I-DRG) diyakini akan mendorong peningkatan mutu pelayanan sekaligus memperkuat tata kelola rumah sakit.
Komitmen itu ditunjukkan melalui kehadiran Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Morut, Musda Guntur, dalam Workshop BLUD dan Kesiapan Rumah Sakit Menghadapi Transformasi INA-CBG ke I-DRG yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Palu 7–9 Juli 2026.
Baca Juga: Pemkab Morut Siapkan Agen Perisai BPJS Ketenagakerjaan Hingga Pelosok Desa
Kegiatan tersebut mempertemukan kepala daerah, direktur rumah sakit, sekretaris daerah, dan pengelola BLUD dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah untuk menyamakan langkah menghadapi reformasi pembiayaan kesehatan.
Transformasi menuju I-DRG bukan sekadar mengganti nama sistem pembayaran layanan kesehatan. Pemerintah juga mendorong rumah sakit memperbaiki tata kelola, meningkatkan kualitas pencatatan medis, memperkuat SDM, hingga mempercepat proses klaim pelayanan.
Selama workshop, peserta mendapatkan materi mengenai tata kelola BLUD, implementasi I-DRG, koding diagnosis dan prosedur, peran verifikator internal, pencegahan fraud, penyelesaian klaim pending, hingga pemanfaatan data klaim rumah sakit.
Baca Juga: ASN Morowali Utara Diminta Jadi Pelopor Lingkungan Bersih
Materi tersebut disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, PERSI, RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, dan RSUP Persahabatan Jakarta.
Sekkab Musda Guntur menegaskan pemerintah daerah tidak ingin rumah sakit di Morowali Utara tertinggal dalam menghadapi perubahan kebijakan nasional.
Menurut dia, kesiapan SDM, sistem pelayanan, dan tata kelola BLUD menjadi kunci agar transformasi I-DRG berjalan optimal.
Baca Juga: Baru Berdiri Setahun, Sport United Poboya Junior Langsung Jadi Juara Nasional
"Transformasi menuju I-DRG merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola rumah sakit. Karena itu, pemerintah daerah harus mempersiapkan SDM, sistem, dan tata kelola BLUD agar mampu mengikuti kebijakan nasional serta memberikan pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas kepada masyarakat," kata Musda.
Musda berharap hasil workshop dapat segera diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, khususnya dalam pengelolaan BLUD dan peningkatan kesiapan RSUD menghadapi sistem I-DRG.
Dengan persiapan sejak dini, pemerintah daerah menargetkan pelayanan kesehatan menjadi lebih cepat, efisien, transparan, serta mengutamakan keselamatan pasien.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin