Berita Pilihan Daerah Ekonomi Internasional Kota Palu Nasional Olahraga Opini Pendidikan Politika Selebriti Sulteng Wisata

15 Sekolah Swasta di Sulteng Tolak Bosda, Tetap Terapkan Sekolah Berbayar

Annisa Wibdy • Senin, 6 Juli 2026 | 16:48 WIB
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. H. Firmanza DP, memaparkan capaian Program BERANI CERDAS, termasuk data 15 sekolah swasta yang memilih tidak bergabung dalam Program Bosda, di Ruang Nagana Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (6/7/2026). Foto: Annisa Wibdy
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. H. Firmanza DP, memaparkan capaian Program BERANI CERDAS, termasuk data 15 sekolah swasta yang memilih tidak bergabung dalam Program Bosda, di Ruang Nagana Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (6/7/2026). Foto: Annisa Wibdy

 

RADAR PALU – Sebanyak 15 sekolah swasta di Provinsi Sulawesi Tengah memilih tidak bergabung dalam Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Akibatnya, sekolah-sekolah tersebut tetap menerapkan sistem pendidikan berbayar dan tidak menggratiskan biaya sekolah bagi peserta didik.

Data tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. H. Firmanza DP,  saat memaparkan capaian Program BERANI CERDAS dalam konferensi pers bertajuk Pencapaian Program BERANI dalam Mendukung Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Tengah di Ruang Nagana, Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (6/7/2026).

Firmanza menjelaskan, dari total 463 SMA, SMK, dan SLB yang ada di Sulawesi Tengah, hanya 15 sekolah swasta yang memilih tidak menerima bantuan Bosda dari pemerintah provinsi. 

Baca Juga: UPT Bahasa UIN Datokarama Gelar Pelatihan TOEFL dan TOAFL, Bekali Mahasiswa Hadapi Studi Lanjut dan Dunia Kerja

"Dari 463 sekolah yang kita miliki di Provinsi Sulawesi Tengah, hanya 15 sekolah swasta yang menolak Bosda. Karena kalau kita sudah memberikan Bosda, otomatis kita meminta seluruh layanan pendidikan digratiskan. Tidak ada lagi pembiayaan yang dibebankan kepada anak-anak kita," ujarnya.

Ia merinci, dari 15 sekolah tersebut, 11 merupakan SMA swasta dan empat lainnya SMK swasta. Sekolah-sekolah tersebut memilih tetap menjalankan sistem pendidikan berbayar sehingga tidak mengikuti ketentuan program Bosda.

Meski demikian, Firmanza memastikan pemerintah tidak tinggal diam terhadap siswa kurang mampu yang bersekolah di lembaga pendidikan swasta. 

Baca Juga: BRI Finance Palu Gelar Mini Expo KKB, Genjot Kredit Kendaraan dengan Promo Bunga 1,8 Persen

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyiapkan skema bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu yang masuk dalam kelompok kesejahteraan desil 1 hingga desil 5.

"Kalau siswa tersebut masuk dalam desil 1 sampai desil 5, pemerintah hadir. Pak Gubernur sudah menitipkan anggarannya kepada kami agar biaya SPP mereka dapat ditanggung pemerintah. Jadi, meskipun ada beberapa sekolah swasta yang masih berbayar, siswa dari keluarga kurang mampu tetap bisa memperoleh bantuan sesuai kriteria yang telah ditetapkan," jelasnya.

Firmanza menambahkan, kebijakan tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan seluruh anak di Sulawesi Tengah tetap memperoleh akses pendidikan, termasuk bagi mereka yang tidak diterima di sekolah negeri dan harus melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.

Program Bosda merupakan salah satu program unggulan dalam BERANI CERDAS yang bertujuan memperluas akses pendidikan menengah di Sulawesi Tengah. Melalui program tersebut, sekolah penerima Bosda diwajibkan menghapus pungutan biaya pendidikan kepada peserta didik, sementara siswa kurang mampu yang belajar di sekolah swasta tetap mendapatkan dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah melalui skema bantuan yang telah disiapkan.***

Editor : Muhammad Awaludin
#Firmanza DP #Sekolah Swasta Sulteng #BOSDA Sulteng #Berani Cerdas #Pendidikan Sulawesi Tengah