RADARPALU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) mendorong peningkatan akses keadilan bagi masyarakat melalui partisipasi aktif dalam Webinar PETA HUKUM (Pemerataan Akses Hukum) yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Hukum Bitung, Kamis (25/6/2026).
Webinar yang mengusung tema "Menghadirkan Keadilan di Depan Pintu Rumah: Optimalisasi Layanan Posbankum Desa dalam Mengawal Hak Masyarakat Pencari Keadilan" tersebut diikuti oleh Penyuluh Hukum, para Kepala Desa dan Lurah, serta para penggerak Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa yang berada di wilayah Sulteng.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas para pemangku kepentingan di tingkat akar rumput sekaligus menyelaraskan pemahaman dalam memberikan layanan bantuan hukum yang mudah diakses, cepat, dan tepat sasaran bagi masyarakat.
Baca Juga: Perkuat Kebijakan Berbasis Bukti, Pemkab Banggai Belajar ke Kemenkum Sulteng
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, dalam keterangannya menyampaikan bahwa Posbankum Desa memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menghadirkan akses keadilan bagi masyarakat hingga ke pelosok daerah.
“Posbankum Desa merupakan instrumen penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum. Kehadirannya harus mampu menjadi tempat pertama bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, konsultasi, dan penyelesaian persoalan hukum secara mudah dan terjangkau,” ujar Rakhmat Renaldy.
Menurutnya, penguatan kapasitas para penyuluh hukum, aparatur desa, paralegal, dan juru damai menjadi langkah penting dalam mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas dan berkelanjutan.
Baca Juga: Lindungi Identitas Koperasi, Kemenkum Sulteng Kawal Merek Kolektif Tojo Unauna
“Melalui kegiatan ini, kami berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, aparatur desa, penyuluh hukum, dan penggerak Posbankum dalam menghadirkan keadilan yang lebih dekat dengan masyarakat serta meningkatkan kesadaran hukum di seluruh wilayah Sulawesi Tengah,” tambahnya.
Selain menjadi sarana peningkatan kompetensi, webinar tersebut juga menjadi wadah berbagi pengalaman dan praktik baik dalam penyelenggaraan layanan bantuan hukum berbasis desa yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kanwil Kemenkum Sulteng berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program peningkatan literasi dan akses hukum sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang sadar hukum, berkeadilan, dan memperoleh perlindungan hukum secara merata.
Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparatur desa, dan masyarakat, diharapkan layanan Posbankum Desa dapat semakin optimal dalam mendampingi masyarakat pencari keadilan serta memperkuat budaya hukum di tengah kehidupan bermasyarakat.***
Editor : Mugni Supardi