RADARPALU - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) terus memperkuat perannya sebagai pusat pengembangan kebijakan hukum dan tata kelola pemerintahan berbasis bukti.
Komitmen tersebut kembali terlihat saat Tim Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) Kanwil Kemenkum Sulteng menerima kunjungan Tim Analis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Rabu (24/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Wilayah Kemenkum Sulteng tersebut menjadi wadah strategis untuk berbagi pengalaman, memperkuat jejaring profesional, serta membangun kolaborasi dalam penyusunan kebijakan publik yang lebih berkualitas dan berbasis data.
Baca Juga: Lindungi Identitas Koperasi, Kemenkum Sulteng Kawal Merek Kolektif Tojo Unauna
Dalam diskusi yang berlangsung interaktif, Tim Analis Kebijakan Kabupaten Banggai dan Tim BSK Hukum Kanwil Kemenkum Sulteng membahas berbagai isu strategis terkait pelaksanaan tugas analis kebijakan di daerah.
Salah satu topik yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan kegiatan Policy Talks dan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) yang selama ini telah dijalankan oleh Kanwil Kemenkum Sulteng sebagai ruang dialog dan pertukaran gagasan antar pemangku kepentingan.
Tim Analis Kebijakan Kabupaten Banggai menyampaikan sejumlah tantangan yang masih dihadapi di daerah.
Baca Juga: Kemenkum Serahkan Sertifikat Indikasi Geografis untuk Kopi Arabika Dombu Sigi
Di antaranya belum tersedianya pedoman atau cetak biru yang komprehensif mengenai pelaksanaan tugas analis kebijakan, sehingga berdampak pada kesulitan dalam pemenuhan bukti dukung untuk kenaikan jenjang jabatan.
Selain itu, informasi mengenai pelaksanaan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) juga dinilai masih belum diperoleh secara pasti.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim BSK Hukum Kanwil Kemenkum Sulteng, Fitriana Anas, S.H., memaparkan berbagai praktik baik yang telah diterapkan di lingkungan Kanwil.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas analis kebijakan dapat diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor serta optimalisasi forum-forum diskusi kebijakan yang telah tersedia.
Dalam kesempatan yang sama, Tim BSK Hukum juga memperkenalkan Legal Policy Hub, sebuah platform yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana publikasi hasil kajian, penelitian, serta analisis kebijakan yang dilakukan oleh para analis kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyampaikan bahwa penguatan kapasitas dan jejaring analis kebijakan merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Penyusunan kebijakan yang berkualitas harus didasarkan pada data, kajian, dan analisis yang komprehensif. Karena itu, kolaborasi antar analis kebijakan di berbagai tingkatan pemerintahan menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Kami siap menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas kebijakan berbasis bukti,” ujar Rakhmat Renaldy.
Ia menambahkan bahwa keberadaan forum-forum diskusi seperti Forum Komunikasi Kebijakan dan pemanfaatan Legal Policy Hub diharapkan dapat memperluas ruang berbagi pengetahuan sekaligus memperkaya perspektif dalam merumuskan kebijakan publik.
“Melalui sinergi yang kuat, para analis kebijakan dapat saling berbagi pengalaman, solusi, dan inovasi. Pada akhirnya, hal tersebut akan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Baca Juga: Tingkatkan Daya Saing Tenaga Kerja, PT Vale Gelar Pelatihan Operator Excavator dan Dump Truck
Dari hasil pertemuan tersebut, terbangun komitmen bersama untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara Analis Kebijakan Kanwil Kemenkum Sulteng dengan Analis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.
Selain itu, kedua belah pihak sepakat untuk terus mendorong pemanfaatan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) serta Legal Policy Hub sebagai sarana pengembangan kompetensi dan publikasi hasil kajian kebijakan.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulteng kembali menegaskan perannya dalam mendukung penguatan kualitas kebijakan publik, sekaligus membangun ekosistem analis kebijakan yang profesional, kolaboratif, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah secara berkelanjutan.***
Editor : Mugni Supardi