RADAR PALU - DPRD Kabupaten Morowali, baru saja menggelar rapat Paripurna pendapat Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali atas Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Penyampaian Nota Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A.2025.
Rapat tersebut dilaksanakan ruang rapat Kantor DPRD Morowaki Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Tengah,Kabupaten Morowali, dan dimpimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Morowali Herdianto Marzuki, dan dihadiri oleh Plh Sekda Morowali Afrudin, Wakil Ketua I DRPD Morowali Ihwan Moh. Thaiyeb, anggota DPRD Morowali dan Forkopimda serta hadirin undangan, Senin (21/6/2026).
Bupati Morowali Iksan menyampaikan Jawaban atas pandangan umum anggota Fraksi DPRD Kabupaten Morowali terhadap Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025 yang dibacakan oleh Plh Sekda Morowali Afridin mengatakan.
Baca Juga: Pandangan Umum Fraksi Demokrat Tehadap Kinerja Pemda Morowali
Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada segenap anggota dewan yang terhormat komat khususnya seluruh fraksi DPRD rumah yang telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap perancangan Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2000 TA 2025.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi DPRD atas pandangan umum masukan, koreksi, saran serta berbagai catatan kritis yang telah disampaikan terhadap Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Morowali tahun 2025.
Pemerintah daerah memandang bahwa seluruh pertanyaan, koreksi, maupun rekomendasi yang disampaikan oleh fraksi-fraksi merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berbagai pandangan yang disampaikan, meskipun mengandung kritik yang tajam, namun bersifat konstruktif dan membangun.
“Oleh karena itu, pemerintah daerah menganggap seluruh masukan tersebut sebagai bagian dari dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang sehat dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan daerah seluruh secara menyeluruh sekaligus memperkuat fungsi pengawasan dan kemitraan antara eksekutif dan legislative, “ kata Bupati.
Pemerintah daerah meyakini bahwa perbedaan pandangan dan berbagai catatan yang disampaikan dalam forum yang terhormat ini merupakan energi positif untuk terus melakukan perbaikan penyempurnaan kebijakan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
Baca Juga: Fraksi Partai NasDem Soroti Kenerja Pemda Morowali, SILPA 848 Miliar Lebih
Terhadap berbagai pernyataan pemasaran, dan rekomendasi yang telah disampaikan, pemerintah daerah akan memberikan secara serius dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pengelolaan keuangan daerah pada masa yang akan datang.
Sehingga Sinergi dan kemitraan yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPR senantiasa terpelihara demi terwujudnya Kabupaten Morowali yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya sains.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin