RADAR PALU – Ratusan tenaga honorer asal Kabupaten Donggala kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jalan Samratulangi, Kota Palu, Selasa (23/6/2026). Mereka mendesak pemerintah memberikan kepastian terkait status kerja dan masa depan para honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun.
Aksi yang didampingi Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP) tersebut merupakan lanjutan dari berbagai upaya yang sebelumnya dilakukan para tenaga honorer, mulai dari penyampaian aspirasi hingga komunikasi dengan pemerintah daerah.
Koordinator aksi dari SPHP, Raslim, mengatakan para honorer kembali mendatangi Kantor Gubernur Sulawesi Tengah karena hingga kini belum ada kejelasan mengenai status mereka.
“Beberapa kali sudah melakukan aksi maupun upaya-upaya lain. Kami juga sudah melakukan komunikasi di Kabupaten Donggala, tetapi sampai sekarang belum ada kepastian tentang kejelasan status mereka,” ujar Raslim di lokasi aksi.
Menurutnya, para tenaga honorer yang ikut dalam aksi telah mengabdi antara lima hingga 23 tahun. Selama masa pengabdian tersebut, mereka turut berperan dalam mendukung pelayanan publik dan jalannya roda pemerintahan.
“Mereka ini sudah lama mengabdi. Mereka ikut menjalankan dan menghidupkan birokrasi, tetapi pemerintah belum memberikan perhatian serius terhadap persoalan mereka,” katanya.
Baca Juga: Reny Lamadjido Dorong Perempuan Sulteng Berani Masuk Politik
Raslim menegaskan tuntutan utama massa aksi adalah kepastian status tenaga honorer serta langkah konkret pemerintah terkait keberlanjutan pekerjaan mereka.
Selain itu, ia juga menyoroti kondisi keuangan daerah yang dinilai turut memengaruhi kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer.
“Hemat saya, polemik ini salah satunya terjadi karena program MBG. Anggaran untuk MBG begitu besar sehingga terjadi penyesuaian dan pemotongan anggaran dari pusat yang berdampak kepada daerah,” ungkapnya.
Menurut Raslim, kondisi tersebut membuat sejumlah daerah menghadapi keterbatasan kemampuan keuangan, termasuk dalam memenuhi kebutuhan pembayaran pegawai.
“Daerah hari ini menghadapi persoalan cashflow dan kemampuan keuangan untuk membayar pegawai. Ini kemudian berdampak juga kepada honorer,” jelasnya.
Ia menambahkan, dampak keterbatasan anggaran tidak hanya dirasakan tenaga honorer Kabupaten Donggala, tetapi juga PPPK paruh waktu di sejumlah daerah lain seperti Kota Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong.
Baca Juga: Jaga Predikat WTP, Pemda di Sulteng Diminta Perkuat Tata Kelola Keuangan
“Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus berhitung karena kemampuan anggaran terbatas. Dampaknya kemudian sampai kepada persoalan honorer,” ujarnya.
Raslim menilai Pemerintah Kabupaten Donggala berada dalam posisi sulit karena harus menyesuaikan kebijakan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Bupati Donggala juga berada dalam posisi yang sulit karena persoalannya bukan hanya kebijakan, tetapi kemampuan keuangan daerah untuk menggaji mereka,” katanya.
Para peserta aksi berasal dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Donggala, di antaranya Sojol, Sojol Utara, Sirenja, Sindue, Tanantovea, Banawa Selatan, Banawa Tengah, dan Banawa Induk.
Jumlah tenaga honorer yang terdampak diperkirakan mencapai sekitar 600 orang. Namun tidak seluruhnya dapat hadir dalam aksi karena keterbatasan biaya.
“Kalau datang semua jumlahnya sekitar 600 orang. Tetapi saya memahami kondisi mereka, tidak semua punya kemampuan untuk hadir,” tutur Raslim.
Massa aksi meminta pemerintah segera memberikan solusi dan menyatakan akan terus memperjuangkan hak mereka hingga memperoleh kepastian.
“Sebelum ada kepastian kami belum mau meninggalkan tempat ini. Kami sudah terlalu lama memperjuangkan persoalan ini,” tegasnya.
Menanggapi aksi tersebut, perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan bahwa aspirasi para tenaga honorer akan menjadi perhatian pemerintah. Pemprov juga membuka ruang audiensi untuk mendengarkan langsung tuntutan para peserta aksi.
Menurut Raslim, perwakilan gubernur menyampaikan akan berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Tengah yang saat ini sedang menjalankan kunjungan kerja di luar daerah.
“Kami berharap audiensi ini menghasilkan langkah konkret, bukan hanya sekadar mendengar aspirasi. Para honorer membutuhkan kepastian,” pungkasnya.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Para tenaga honorer berharap pemerintah segera mengambil kebijakan yang memberikan kepastian terhadap masa depan mereka setelah bertahun-tahun mengabdi.***
Editor : Muhammad Awaludin