RADAR PALU - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Morowali Utara (Morut) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat pembahasan perhitungan APBD 2025 Morut Senin (22/6/2026).
Agenda utama rapat yang berlangsung di Ruang Komisi III itu membahas perhitungan pelaksanaan APBD TA 2025 sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Ketua DPRD Morut Warda Dg Mamala, memimpin langsung rapat tersebut bersama anggota Banggar DPRD Morut.
Sementara dari pihak Pemkab, rapat dihadiri jajaran TAPD yang terdiri dari Sekretaris Kabupaten, Asisten III Setdakab Morut, Inspektur Inspektorat Daerah, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Selain itu, hadir pula Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Kepala Bagian Hukum Setdakab Morut.
Kehadiran seluruh unsur terkait bertujuan memastikan proses evaluasi dan pembahasan laporan keuangan daerah berjalan komprehensif serta sesuai regulasi yang berlaku.
Baca Juga: 16 Perusahaan Tambang Bangun Jalan di Morowali-Morut Lewat CSR Rp355 Miliar
Dalam rapat tersebut, Banggar DPRD dan TAPD Morut membahas realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, serta berbagai aspek pengelolaan keuangan selama TA 2025.
Pembahasan ini menjadi tahapan penting dalam mengevaluasi pelaksanaan APBD sekaligus mengukur efektivitas penggunaan anggaran daerah untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Morowali Utara.
Ketua DPRD Warda Mamala, menegaskan bahwa pembahasan perhitungan APBD merupakan bagian krusial dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Baca Juga: DPRD Sulteng Tegaskan Keterbukaan Informasi Tak Bisa Ditawar, KI Diminta Perkuat Pengawasan
Menurut Warda, seluruh penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel, dan terbuka kepada masyarakat.
"Pembahasan perhitungan APBD ini sangat penting untuk memastikan seluruh pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel," ujarnya.
Warda juga berharap Banggar DPRD dan TAPD Morowali Utara dapat memaksimalkan pembahasan sehingga seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah ditetapkan.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin