RADARPALU – Pascagempa bumi berkekuatan 6,7 Magnitudo yang turut berdampak pada sejumlah desa di Kabupaten Sigi, muncul kekhawatiran di tengah masyarakat terkait longsor yang terjadi di beberapa kawasan perbukitan.
Keresahan warga semakin meningkat setelah beredarnya foto dan video di media sosial yang menarasikan adanya genangan air yang terjebak akibat material longsor.
Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memicu banjir bandang maupun longsor susulan yang mengancam permukiman warga.
Menanggapi informasi yang beredar tersebut, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah, Andy Adityawarman Sembiring, menyatakan pihaknya telah memantau berbagai unggahan yang ramai dibagikan di media sosial.
Dalam konferensi pers melalui Zoom Meeting, Senin (22/6/2026), Andy mengungkapkan bahwa tim BPBD akan segera melakukan pengecekan langsung ke lokasi yang disebut-sebut mengalami longsor dan menimbulkan genangan air.
"Rencananya besok tim BPBD akan mengecek langsung titik-titik yang disebut-sebut terjadi longsor dan menyebabkan adanya genangan air," ujarnya.
Baca Juga: Kemenkum dan Kejati Sulteng Perkuat Sinergi Pembangunan Hukum
Menurut Andy, hingga saat ini BPBD belum dapat memberikan penjelasan lebih rinci terkait potensi ancaman yang ditimbulkan karena belum dilakukan pemetaan dan analisis di lapangan.
"Harus dipastikan terlebih dahulu kondisi di lapangan. Setelah ada hasil temuan dan kajian, barulah BPBD dapat menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan," jelasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi dan tetap menunggu hasil pemeriksaan resmi dari tim BPBD.
Diketahui, sejumlah foto dan video yang beredar di media sosial memperlihatkan bagian tebing perbukitan yang mengalami longsor. Narasi yang menyertai unggahan tersebut menyebutkan adanya potensi banjir bandang maupun longsor yang dapat mengarah ke kawasan permukiman warga terdampak gempa.
BPBD memastikan akan segera menyampaikan hasil pengecekan lapangan kepada masyarakat guna menghindari munculnya informasi yang menyesatkan dan memicu kepanikan. (ron)
Editor : Mugni Supardi