RADAR PALU - Fraksi Partai NasDam menyoroti kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dalam hal penggelolaan keuangan Daerah karena adanya dana Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA ) sebesar 848 Miliar tahun 2026.Nilai tersebut sangat besar dan setara dengan hampir sepertiga total PAD Kabupaten Morowali.
Hal tersebut disampaikam oleh Ketua Fraksi NasDam Gafal Hilal pada saat membacakan pandangan umum pada Rapat Paripurna Masa Persidangan III Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Morowali, ruang rapat Kantor DPRD Morowali, Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali.Jumat(19/6/2026).
Gafar Hilal menegaskan,”bahwa berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat (1) menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan. kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan perundang-undangan,” Kata Gafar.
Gafar menambahkan, Fraksi NasDem berpandangan bahwa APBD bukan sekadar instrumen administratif, melainkan instrumen pembangunan dari pelayanan publik.
"Oleh karena itu, Baca Juga: PT HIR Sepakat Biayai Perbaikan Intake SPAM IKK Petasia Morowali Utara
SILPA yang terlalu besar harus menjadi bahan evaluasi bersama karena menunjukkan masih terdapat anggaran yang belum mampu diterjemahkan menjadi program dan manfaat bagi masyarakat,” ujar Gafar
Baca Juga: Pastikan Kesiapan Operasional, Kapolres Morowali Pimpin Pengecekan Kendaraan Dinas.
Fraksi NasDem berpandangan bahwa ukuran keberhasilan APBD bukan hanya tingginya realisasi pendapatan, melainkan sejauh mana APBD mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Baca Juga: Kemenkum Sulteng Fasilitasi Harmonisasi RKPD Morowali Utara 2027
Morowali merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia karena dukungan sektor industri dan pertambangan.
Oleh karena itu masyarakat harus merasakan dampak langsung melalui Peningkatan kualitas pendidikan,pelayanan kesehatan yang lebih baik,pembangunan infrastruktur desa,penciptaan lapangan kerja lokal dan Penguatan UMKM dan ekonomi kerakyatan.
“Jangan sampai pertumbuhan ekonomi tinggi hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat di desa-desa,” Ujar Gafar.
Masih Kata Gafar, Fraksi Partai NasDem pada prinsipnya mengapresiasi capaian pendapatan daerah yang melampaui target. Namun demikian, kami menilai masih terdapat beberapa persoalan mendasar, terutama pada aspek kualitas perencanaan anggaran, rendahnya serapan belanja tertentu, dan belum optimalnya penyaluran bantuan sosial.
“Fraksi Partai NasDem mendorong Pemerintah Kabupaten Morowali untuk menjadikan evaluasi APBD Tahun 2025 sebagai momentum perbaikan tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, tepat sasaran, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,”.Pungkas Gafar.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin