RADAR PALU - Setelah mencermati, menganalisis, dan membedah Nota Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025, Fraksi Partai Demokrat memberikan pandangan umum, saran, serta kritikan konstruktif.
Fraksi Partai Demokrat menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas diraihnya kembali Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah atas LKPD Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025.
Dinilai, selama dua tahun berturut-turut, daerah kita tercinta belum mampu mengembalikan supremasi pengelolaan keuangan daerah ke tingkat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Opini WDP ini menegaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) kita masih lemah. Kecukupan pengungkapan yang belum optimal, serta adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang bersifat material.
"Kami mendesak Saudara Bupati untuk secara serius mengevaluasi kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Inspektorat Daerah agak kelemahan administratif dan kepatuhan hukum ini tidak lagi terulang di masa mendatang, "kata Ketua Fraksi Demokrat Ahmad Efendi pada saat membacakan pandangan umum Fraksi Demokrat,Jumat (19/6/2026).
Menurut Ahmad Efendi, paradoks Surplus dan SILPA raksasa sebesar Rp848,77 miliar.
Baca Juga: Pemkab Morowali Perkuat Pengawasan CSR untuk Dukung Program Prioritas Daerah
Ia menambahkan, bahwa Fraksi Partai Demokrat memandang angka SILPA yang mendekati satu triliun ini sebagai sebuah paradoks pembangunan.
SiLPA sebesar ini bukanlah indikator efisiensi anggaran, melainkan sebuah kegagalan yang nyata dalam perencanaan dan eksekusi program.
Di saat, masyarakat Morowali masih menjerit karena-lambatnya perbaikan infrastruktur, buruknya penyerapan anggaran justru inembuat uang rakyat mengendap sia-sia di kas daerah.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin