Berita Pilihan Daerah Ekonomi Internasional Kota Palu Nasional Olahraga Opini Pendidikan Politika Selebriti Sulteng Wisata

Pascagempa Sulteng, Pemprov Perkuat Posko Komando dan Satu Data Penanganan Bencana

Muhammad Awaludin • Sabtu, 20 Juni 2026 | 17:57 WIB
Rapat penanganan darurat gempa bumi yang dipimpin Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, mewakili Gubernur Sulawesi Tengah, di Ruang Polibu Kantor Gubernur, Sabtu (20/6/2026). Foto: Ro. Adpim Sulteng
Rapat penanganan darurat gempa bumi yang dipimpin Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, mewakili Gubernur Sulawesi Tengah, di Ruang Polibu Kantor Gubernur, Sabtu (20/6/2026). Foto: Ro. Adpim Sulteng

 

RADAR PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai memperkuat sistem koordinasi penanganan bencana pascagempa yang melanda sejumlah wilayah. Fokus utama yang kini ditekankan bukan hanya penyaluran bantuan, tetapi juga akurasi data serta penyampaian informasi yang terpusat kepada masyarakat.

Langkah tersebut mengemuka dalam rapat aktivasi Pos Komando dan pembentukan struktur komando penanganan darurat gempa bumi yang dipimpin Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, mewakili Gubernur Sulawesi Tengah, di Ruang Polibu Kantor Gubernur, Sabtu (20/6/2026).

Di tengah masih berlangsungnya proses pendataan dampak gempa, Reny menegaskan bahwa setiap keputusan pemerintah harus bertumpu pada data lapangan yang valid dan diperbarui setiap hari. Menurutnya, data menjadi fondasi utama dalam menentukan langkah penanganan, distribusi bantuan, hingga pemulihan wilayah terdampak. 

Baca Juga: Satu Jamaah Haji Asal Palu Meninggal Dunia di Pesawat Saat Kembali ke Tanah Air

Dalam arahannya, Reny meminta seluruh unsur yang tergabung dalam Posko Komando memastikan laporan harian tersusun secara sistematis. Data tersebut mencakup jumlah kerusakan bangunan, lokasi terdampak, kondisi pelayanan kesehatan, hingga perkembangan penanganan di masing-masing daerah.

“Yang paling utama adalah data dan infografis. Kita harus memiliki data harian yang jelas tentang jumlah kerusakan, lokasi terdampak, pelayanan kesehatan, dan perkembangan penanganan di lapangan. Data ini harus menjadi dasar pengambilan keputusan,” ujarnya.

Selain akurasi data, pemerintah juga berupaya menghindari simpang siur informasi yang beredar di masyarakat. Karena itu, seluruh informasi terkait penanganan gempa diarahkan melalui media center dan juru bicara resmi. 

Baca Juga: Hasil Hari Pertama Radar Palu Cup II 2026: SMP Al-Azhar A Pimpin Klasemen Sementara

Dalam rapat tersebut, Direktur Penanganan Darurat Wilayah I BNPB, Agus Riyanto, menilai komunikasi publik menjadi salah satu faktor penting selama masa tanggap darurat.

Ia meminta fungsi kehumasan pemerintah daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika diperkuat agar masyarakat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, seluruh sektor dalam struktur komando diminta melakukan pemantauan harian terhadap kondisi pengungsian, pelayanan kesehatan, distribusi logistik, serta percepatan pendataan kerusakan rumah dan fasilitas umum.

Untuk mempercepat koordinasi antarinstansi, Wakil Gubernur juga menginstruksikan pembentukan grup komunikasi khusus kebencanaan. Mekanisme ini diharapkan mampu mempercepat respons terhadap berbagai perkembangan yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan laporan BPBD Sulawesi Tengah per 20 Juni 2026, Kabupaten Sigi menjadi daerah dengan dampak kerusakan paling besar akibat gempa.

Sebanyak 2.319 rumah terdampak di wilayah tersebut, terdiri dari 1.966 rumah rusak ringan, 219 rusak sedang, dan 134 rusak berat. Kerusakan juga terjadi pada 14 kantor, 47 sarana ibadah, sembilan unit UMKM, satu puskesmas, dua rumah adat, satu gedung pertemuan, 28 sekolah, serta satu jembatan. 

Baca Juga: Gubernur Anwar Hafid Doakan Jamaah Haji Sulteng yang Wafat di Tanah Suci

Sementara itu, Kota Palu mencatat 88 rumah terdampak. Kerusakan juga terjadi pada sejumlah fasilitas publik seperti Jembatan Palu III, gedung auditorium dan gedung serbaguna Universitas Tadulako, lima hotel, Kantor BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, Kantor DLH, dua masjid, serta dua sekolah.

Di Kabupaten Parigi Moutong tercatat 53 rumah terdampak, dua sarana ibadah, dan satu sekolah. Sedangkan Kabupaten Poso melaporkan 17 rumah terdampak, dua sekolah, dan satu bangunan lainnya mengalami kerusakan.

Melansir data BPBD Sulawesi Tengah yang dipaparkan dalam rapat tersebut, status tanggap darurat bencana telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur dan berlaku sejak 17 hingga 23 Juni 2026.

Menutup rapat, Reny mengingatkan seluruh pihak agar tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Ia juga meminta percepatan pendataan dan pelayanan kepada warga terdampak terus menjadi prioritas hingga kondisi berangsur pulih.

“Semoga kondisi segera pulih dan masyarakat yang terdampak dapat kembali beraktivitas dengan aman. Yang terpenting saat ini adalah bekerja bersama, menjaga koordinasi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.***

Editor : Muhammad Awaludin
#Tanggap Darurat Gempa #Gempa Sulteng #bnpb #Reny Lamadjido #BPBD Sulawesi Tengah