RADAR PALU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah mengikuti Kick Off Meeting Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Tahun 2026 yang digelar Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI secara virtual, Rabu (17/6/2026).
Kegiatan tersebut diikuti Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian, bersama jajaran analis kebijakan dan tim kerja BSK Hukum Kanwil Kemenkum Sulteng.
Forum yang dibuka Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, itu menjadi wadah strategis memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas dan berbasis bukti.
Baca Juga: Kemenkum Sulteng Audit PBH Donggala, Temukan Sejumlah Catatan Perbaikan
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, mengatakan FKK menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk menyelaraskan agenda kebijakan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional.
Selain sambutan dari Menteri Hukum dan Kepala LAN RI, kegiatan juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama antara BSK Hukum dengan sejumlah perguruan tinggi, yakni Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Universitas Jember, dan Universitas Muslim Indonesia.
Baca Juga: Kemenkum Sulteng Fasilitasi Harmonisasi RKPD Morowali Utara 2027
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menilai penguatan fungsi analisis kebijakan menjadi kebutuhan penting dalam mendukung pembangunan hukum yang adaptif.
"Kebijakan publik yang berkualitas lahir dari proses analisis yang matang, berbasis data, serta melibatkan kolaborasi berbagai pihak," ujarnya.
Ia menegaskan Kanwil Kemenkum Sulteng siap mendukung seluruh agenda FKK guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang implementatif dan berdampak nyata bagi masyarakat.***
Editor : Muhammad Awaludin