RADAR PALU – Bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit kembali masuk daftar komoditas yang harus diwaspadai pemerintah daerah dalam upaya menjaga stabilitas inflasi. Tiga komoditas pangan tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (15/6/2026).
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengikuti rapat tersebut secara virtual melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulteng, Rudi Dewanto, dari ruang kerjanya.
Rapat koordinasi yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri itu diikuti pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia. Selain membahas strategi pengendalian inflasi, agenda juga dirangkaikan dengan dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan Nonton Bareng (Nobar) Piala Dunia FIFA 2026 serta persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Baca Juga: Cabai dan Bawang Kembali Langka, Kemendagri: Jangan Hanya Rapat Tanpa Aksi
Dalam paparannya, pemerintah pusat menyoroti pergerakan harga sejumlah komoditas pangan yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi daerah, terutama bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit.
Ketiga komoditas tersebut dinilai memiliki pengaruh besar terhadap pengeluaran rumah tangga karena menjadi kebutuhan pokok yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Karena itu, pemerintah daerah diminta terus memantau perkembangan harga dan memastikan ketersediaan pasokan di pasar.
Kenaikan harga pada komoditas tersebut berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat apabila tidak diantisipasi sejak dini melalui langkah-langkah pengendalian yang tepat.
Selain isu inflasi, pemerintah pusat juga mengajak seluruh pemerintah daerah memanfaatkan momentum penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Baca Juga: Harga Bawang Merah Sulawesi Tengah Naik, Cabai Ikut Melonjak
Melalui kegiatan Nonton Bareng (Nobar) yang difasilitasi pemerintah daerah, masyarakat diharapkan dapat menikmati pertandingan secara bersama-sama sekaligus menciptakan peluang usaha baru bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Peluang tersebut terutama terbuka bagi pelaku usaha kuliner, makanan dan minuman, serta produk ekonomi kreatif yang dapat dipasarkan selama kegiatan nobar berlangsung.
Pemerintah menilai perhelatan olahraga terbesar di dunia itu dapat menjadi momentum untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memperluas pasar bagi pelaku UMKM di daerah.
Tidak hanya itu, rapat koordinasi juga membahas kesiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang diselenggarakan setiap 10 tahun sekali untuk memotret kondisi dan perkembangan aktivitas ekonomi di Indonesia.
Pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan penuh agar pelaksanaan sensus berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat. Hasil sensus nantinya akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan perencanaan ekonomi di tingkat pusat maupun daerah.
Baca Juga: Cuaca Tak Menentu, Harga Cabai, Bawang Merah, dan Ikan di Sulteng Naik
Data yang diperoleh juga dapat dimanfaatkan untuk memetakan perkembangan dunia usaha, melihat potensi ekonomi daerah, serta menjadi landasan dalam merumuskan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Rapat koordinasi tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Direktur TVRI, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Melalui pengendalian inflasi yang efektif, pemanfaatan momentum Piala Dunia 2026 untuk mendukung UMKM, dan dukungan terhadap Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus terjaga sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.***
Editor : Muhammad Awaludin