RADAR PALU - Anggota DPRD Morowali Utara (Morut), Usman Ukas, menyebut PT Halmahera Internasional Resources (HIR) telah bersedia untuk menyiapkan dana perbaikan Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) Petasia yang terdampak pencemaran sumber air baku.
Komitmen tersebut disampaikan PT HIR pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Morut terkait krisis air bersih yang melanda Kota Kolonodale dan sekitarnya.
Menurut Usman, PT HIR telah mengakui kontribusinya terhadap kerusakan yang terjadi dan menyatakan siap melaksanakan seluruh kesepakatan yang tertuang dalam berita acara rapat.
Baca Juga: 16 Perusahaan Tambang Bangun Jalan di Morowali-Morut Lewat CSR Rp355 Miliar
"Dari hasil rapat dan berita acara yang ada, PT HIR sudah mengakui kontribusinya dan menyatakan siap melaksanakan seluruh kesepakatan yang telah ditetapkan," kata Usman dihubungi Radar Palu, Sabtu (13/6/2026).
Sekretaris Komisi II DPRD Morut itu menegaskan bahwa persoalan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus segera ditangani. Karena itu, DPRD terus mengawal tindak lanjut hasil RDP agar perbaikan SPAM IKK Petasia segera dilaksanakan.
Usman mengatakan, DPRD telah mengidentifikasi tiga perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap kerusakan infrastruktur dan pencemaran sumber air, yakni PT HIR, PT Sumber Swarna Perkasa (SSP), dan PT Sumber Permata Selaras (SPS).
Baca Juga: Tujuh Kali WTP Beruntun, Tata Kelola Keuangan Morut Makin Kuat
Namun hingga saat ini, PT HIR menjadi perusahaan yang telah menyatakan komitmennya secara terbuka untuk mendukung pembiayaan perbaikan.
Sementara itu, keterlibatan PT SPS dan PT SSP masih terus diklarifikasi. Pihak sekretariat DPRD telah mengirimkan undangan kepada kedua perusahaan tersebut untuk menghadiri RDP yang membahas persoalan SPAM IKK Petasia.
"Kami masih melakukan konfirmasi agar persoalan ini terang dan tidak menghambat penyelesaian masalah air bersih masyarakat," ujarnya.
Baca Juga: Akhirnya Punya CT Scan! Warga Morut Kini Tak Perlu Keluar Daerah
Selain membahas komitmen perusahaan, Usman juga mengkritik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang dinilai lambat menindaklanjuti hasil rapat.
Dia mengaku sempat menegur instansi teknis karena tidak segera meneruskan berita acara hasil RDP untuk diproses lebih lanjut.
Padahal, dokumen tersebut telah dilengkapi dengan rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan berbagai kebutuhan teknis yang diperlukan untuk mendukung proses perbaikan jaringan air bersih.
Baca Juga: Pemkab Morut Lindungi 34 Ribu Pekerja Rentan Melalui BPJS Ketenagakerjaan
"Saya sempat marah karena berita acara tidak segera ditindaklanjuti. Padahal surat dan rincian kebutuhan sudah dikirim lengkap," tegasnya.
Usman menilai persoalan air bersih bukan sekadar masalah teknis, melainkan menyangkut kebutuhan dasar dan hajat hidup masyarakat.
"Kalau orang mau bermukim di suatu daerah, yang pertama ditanya pasti air. Bukan lampu, tetapi air. Karena ini kebutuhan dasar masyarakat," katanya.
Dia berharap seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun perusahaan yang beroperasi di sekitar daerah tangkapan air, dapat menunjukkan komitmen nyata untuk mempercepat pemulihan layanan air bersih bagi masyarakat.
Terpisah, Kepala Dinas PUPRPKPD Morut, Destuber Mato'ori, membenarkan bahwa PT HIR telah menyatakan kesediaannya membantu pembiayaan perbaikan fasilitas air bersih yang terdampak.
Menurut Destuber, pihaknya telah mengirimkan surat kepada seluruh perusahaan yang sebelumnya diundang dalam RDP DPRD Morut.
Selain PT HIR, informasi terakhir yang diterimanya juga menyebut PT SPS bersedia membantu pembiayaan perbaikan sesuai kemampuan perusahaan.
"Info terakhir, SPS juga bersedia membantu biaya perbaikan sesuai kemampuannya," kata Destuber.
Saat ini pengelola SPAM IKK Petasia masih menghentikan sementara proses pengolahan air karena kondisi air baku yang masih sangat keruh.
"Air sekarang kami tidak masukkan ke IPA karena masih sangat keruh," ujarnya.
Sebelumnya, DPRD Morut menggelar RDP terkait pencemaran sumber air baku Intake SPAM IKK Petasia pada Kamis (4/6/2026).
Rapat yang dipimpin Usman Ukas tersebut menghasilkan sejumlah keputusan strategis untuk penanganan jangka pendek maupun jangka panjang.
Berdasarkan berita acara rapat, biaya perbaikan instalasi air bersih yang diperkirakan mencapai Rp278,5 juta dibebankan kepada tiga perusahaan yang terlibat.
PT HIR ditetapkan menanggung 50 persen biaya perbaikan, sementara PT SSP dan PT SPS masing-masing menanggung 25 persen.
Perbaikan meliputi pembersihan pipa distribusi sepanjang 6 kilometer, pembersihan intake dan Instalasi Pengolahan Air (IPA), serta pemasangan 20 titik pentil udara pada jaringan distribusi.
Selama proses perbaikan berlangsung, perusahaan juga diwajibkan menyediakan pasokan air bersih bagi masyarakat. Selain itu, menyiapkan lima unit tandon air yang akan ditempatkan di sejumlah titik di Kelurahan Kolonodale.
Sebagai langkah pencegahan jangka panjang, DPRD bersama instansi teknis juga melarang aktivitas pertambangan dan pembukaan lahan di kawasan punggungan yang menjadi daerah tangkapan air SPAM IKK Petasia.
DLH, Dinas PUPRPKPD, dan BPBD Morut akan melakukan kajian teknis untuk menetapkan zona perlindungan sumber air guna mencegah pencemaran dan krisis air bersih kembali terjadi di masa mendatang.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin