RADAR PALU – Pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim membutuhkan dukungan narasi media yang kuat, berbasis data, serta mampu membangun kesadaran publik secara berkelanjutan. Upaya itu menjadi fokus dialog bertema “Menguatkan Narasi Media tentang Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim di Lanskap Palu–Sigi–Donggala” yang digelar Kelompok Kerja Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (Pokja PRB-API), disalah satu rumah makan di Kabupaten Sigi, Sabtu (13/6).
Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Stasiun BMKG Pemantau Atmosfer Lore Lindu Bariri Asep Firman Ilahi, perwakilan BPBD Sulawesi Tengah Surya, wartawan senior Basri Marzuki, serta perwakilan Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) Sulawesi Tengah Neni Muhidin.
Area Manajer Sulawesi Tengah Sheep Indonesia, Masturido, mengatakan dialog ini bertujuan meningkatkan pemahaman jurnalis mengenai pengurangan risiko bencana (PRB) dan adaptasi perubahan iklim.
Baca Juga: Imelda: Pesta Wirausaha Jadi Jembatan UMKM dengan Program Pemerintah
Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas media dalam menghasilkan liputan berbasis sains, data, dan perspektif masyarakat, sekaligus mendorong lahirnya narasi yang kritis, solutif, dan berkelanjutan.
Dalam pemaparannya, Asep Firman Ilahi menjelaskan bahwa wilayah Pasigala yang mencakup Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala saat ini menghadapi ancaman bencana yang semakin kompleks.
Selain berada di jalur Sesar Palu-Koro sepanjang sekitar 500 kilometer, wilayah dengan jumlah penduduk lebih dari 961 ribu jiwa itu juga menghadapi dampak perubahan iklim yang memperbesar berbagai risiko bencana.
Berdasarkan proyeksi iklim periode 2020–2049, suhu tahunan di wilayah tersebut diperkirakan meningkat hingga lebih dari 3 derajat Celsius. Kondisi itu berpotensi memicu kekeringan ekstrem dan gagal panen di sejumlah wilayah pertanian. Di sisi lain, curah hujan ekstrem diproyeksikan meningkat hingga 25 persen yang dapat memperbesar risiko banjir dan memperparah potensi likuefaksi saat terjadi gempa bumi.
Untuk menghadapi ancaman tersebut, Asep mendorong penerapan Infrastruktur Hijau atau Eco-DRR. Di antaranya melalui pelestarian mangrove sebagai pelindung pesisir, pemanfaatan rumput vetiver untuk memperkuat lereng, pembangunan bendung ramah lingkungan di daerah aliran sungai, hingga restorasi kawasan kritis melalui penghijauan.
Baca Juga: 16 Perusahaan Tambang Bangun Jalan di Morowali-Morut Lewat CSR Rp355 Miliar
Sementara itu, Surya menyampaikan BPBD Sulawesi Tengah terus menjalankan berbagai program penanggulangan bencana, termasuk normalisasi sungai. Hingga Juni tahun ini, pihaknya mencatat ratusan kejadian bencana yang didominasi bencana hidrometeorologi.
Neni Muhidin menekankan pentingnya dokumen kebencanaan yang mudah dipahami masyarakat. Ia mencontohkan dokumen terkait ancaman Sesar Palu-Koro yang telah terbit sebelum bencana gempa, tsunami, dan likuefaksi tahun 2018 terjadi.
Sedangkan Basri Marzuki mengingatkan jurnalis agar tidak hanya melaporkan peristiwa bencana, tetapi juga mengungkap faktor penyebab dan upaya mitigasi yang dapat dilakukan masyarakat.
Editor : Wahono.