Berita Pilihan Daerah Ekonomi Internasional Kota Palu Nasional Olahraga Opini Pendidikan Politika Selebriti Sulteng Wisata

KPHD Siapkan Akademi Politik Hijau untuk Perkuat Peran DPRD dalam Pembangunan Berkelanjutan

Wahono. • Jumat, 5 Juni 2026 | 23:41 WIB
Anggota Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD) bersama perwakilan organisasi masyarakat sipil mengikuti forum diskusi di Jakarta, 3–4 Juni 2026.
Anggota Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD) bersama perwakilan organisasi masyarakat sipil mengikuti forum diskusi di Jakarta, 3–4 Juni 2026.

 

RADAR PALU – Momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dimanfaatkan Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD) untuk memperkuat kapasitas anggota DPRD dalam menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembentukan Akademi Parlemen Hijau Daerah sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan kepemimpinan politik hijau bagi wakil rakyat di daerah.

 

Gagasan tersebut mengemuka dalam pertemuan anggota KPHD dari berbagai daerah yang berlangsung di Jakarta pada 3–4 Juni 2026.

 

Forum itu menjadi wadah konsolidasi sekaligus diskusi berbagai isu strategis lingkungan yang dinilai semakin penting bagi masa depan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

 

Baca Juga: Inspektorat Periksa Dugaan Skandal Pejabat Pemprov, Keluarga Korban Tuntut Sanksi Tegas

 

Ketua Presidium Nasional KPHD, Mutmainah Korona, menjelaskan bahwa penguatan kapasitas parlemen daerah menjadi kebutuhan mendesak di tengah kompleksitas persoalan lingkungan dan perubahan iklim.

 

Karena itu, anggota DPRD perlu dibekali pemahaman yang memadai agar mampu melahirkan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan.

Dalam forum tersebut, peserta membahas sejumlah isu penting, mulai dari ekonomi karbon, pajak ekologis (eco tax), skema pendanaan hijau, hingga tata kelola sampah berbasis ekonomi sirkular. 

 

Bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti PINUS Indonesia, The Reform Initiatives (TRI), Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Pattiro, dan Waste4Change, peserta juga mendalami peluang peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui instrumen lingkungan.

 

Direktur PINUS Indonesia, Rabin Ibnu Zainal, menilai daerah perlu memperoleh manfaat yang lebih besar dari upaya menjaga hutan dan sumber daya alam.

 

Baca Juga: Kakanwil Kemenag Sulteng Mulai Pembangunan Asrama Siswa MAN IC Palu

 

Menurutnya, instrumen seperti dana karbon dan pajak ekologis dapat menjadi sumber pendapatan baru sekaligus mendorong perlindungan lingkungan.

 

Melalui Akademi Parlemen Hijau Daerah, KPHD berharap lahir ekosistem kepemimpinan politik hijau yang mampu mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Editor : Wahono.
#ekonomi #parlemen #daerah #Isu lingkungan #dprd