RADAR PALU — Upaya meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat terus dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat sumber daya manusia melalui pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pelantikan pejabat fungsional di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulteng.
Sebanyak 13 pegawai resmi mengemban status baru sebagai PNS sekaligus dilantik dalam jabatan fungsional ahli pertama pada prosesi yang berlangsung di Ruang Garuda Kanwil Kemenkum Sulteng, Rabu (4/6). Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy.
Pelantikan tidak sekadar menjadi agenda administratif. Di balik prosesi tersebut, terdapat komitmen organisasi untuk menghadirkan aparatur yang profesional, kompeten, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum yang semakin dinamis.
Baca Juga: STI Sulteng Bentuk Pengurus di Lima Daerah, Dorong Senam Tera Jadi Gerakan Kebugaran Masyarakat
Para pegawai yang dilantik berasal dari sejumlah jabatan strategis, antara lain Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, Pranata Komputer, Analis Kekayaan Intelektual, Analis Kebijakan, Analis Hukum, hingga Perancang Peraturan Perundang-undangan.
Keberadaan pejabat fungsional pada berbagai bidang tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kementerian, mulai dari penguatan regulasi, pengelolaan sumber daya manusia, transformasi digital, hingga pelayanan hukum yang lebih efektif dan responsif.
Dalam arahannya, Rakhmat Renaldy menegaskan bahwa sumpah dan pelantikan yang dijalani para pegawai merupakan amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.
Baca Juga: Saksi Sebut Tergugat Masih Aktif di Parpol
Menurutnya, perubahan status maupun jabatan bukan sekadar bentuk penghargaan dari negara, melainkan kepercayaan yang harus dibuktikan melalui kinerja dan pengabdian kepada masyarakat.
“Pelantikan ini bukan hanya perubahan status atau jabatan, tetapi juga komitmen untuk memberikan kinerja terbaik serta menjaga kepercayaan yang telah diberikan negara,” kata Rakhmat Renaldy.
Ia juga mengingatkan pentingnya peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Aparatur sipil negara, kata dia, dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, perubahan regulasi, serta meningkatnya ekspektasi publik terhadap kualitas layanan pemerintah.
Selain menjunjung nilai-nilai ASN BerAKHLAK, para pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu menghadirkan inovasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Profesionalisme dan orientasi pelayanan menjadi dua aspek yang terus ditekankan dalam mendukung reformasi birokrasi.
Rakhmat menilai ASN tidak hanya dituntut menyelesaikan pekerjaan administratif, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan akuntabel.
Prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan berlangsung khidmat serta disaksikan jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat fungsional, dan seluruh pegawai Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah.
Baca Juga: Buol Tuan Rumah! Ribuan Anggota BPD se-Sulteng Bakal Reuni Akbar Agustus 2026
Seperti dilansir dari kegiatan resmi Kanwil Kemenkum Sulteng, penguatan kapasitas aparatur menjadi bagian penting dalam mendukung reformasi birokrasi yang tengah dijalankan pemerintah. Kehadiran SDM yang kompeten diharapkan mampu mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Dengan bertambahnya pejabat fungsional yang baru dilantik, Kanwil Kemenkum Sulteng optimistis kualitas layanan hukum di daerah akan semakin meningkat, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang profesional dan berintegritas.***
Editor : Muhammad Awaludin