RADAR PALU – Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Mohammad Safri, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng atas keberhasilannya kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Opini ini diberikan untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Apresiasi tersebut disampaikan Safri usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI. Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Palu, pada Selasa (2/6/2026).
Menurut Mohammad Safri, raihan opini WTP kali ini merupakan pencapaian yang sangat membanggakan. Pasalnya, ini menandai keberhasilan Pemprov Sulteng mempertahankan opini tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah selama 13 kali berturut-turut sejak tahun 2012.
Baca Juga: Dua Kapal Ditangkap, Pertamina Dukung Penuh Penindakan Penyalahgunaan BBM Subsidi
"Alhamdulillah, tentu kita bersyukur karena kita dapat WTP yang ke-13. Ini artinya kepatuhan pemerintah daerah terhadap PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berjalan dengan baik," ujar Safri.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Sulteng itu menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif. Lebih dari itu, capaian ini merupakan cerminan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan serta memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
"Dengan kita mendapat peringkat WTP, berarti apa yang dipersoalkan selama ini tentang pengeluaran keuangan daerah adalah clean and clear. Jadi tidak ada masalah. Kita tinggal kemudian bagaimana caranya untuk mempertahankan capaian ini ke depan," jelasnya.
Baca Juga: Kemenkum Sulteng Harmonisasi Ranperbup Morowali, Siapkan Insentif Fiskal untuk Pelaku Usaha
Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengelolaan dan penggunaan anggaran daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, berbagai pengeluaran dan pelaksanaan program pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.
Meskipun demikian, Safri mengingatkan bahwa raihan opini WTP tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Ia menekankan agar setiap catatan dan rekomendasi yang masih diberikan oleh BPK harus ditindaklanjuti secara serius oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menegaskan bahwa DPRD, sebagai lembaga legislatif, akan terus menjalankan fungsi pengawasan. Salah satu langkah konkret yang akan diambil adalah membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengawal tindak lanjut rekomendasi BPK.
"Artinya, fungsi pengawasan akan kami jalankan. Tinggal kita lihat, karena pasca ini kita akan bentuk panitia khusus atau pansus lagi dalam rangka mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut," ujarnya.
Safri menambahkan, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade merupakan modal penting bagi Pemprov Sulteng dalam membangun kepercayaan publik. Kepercayaan tersebut harus dijaga melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan penggunaan anggaran yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Ia berharap sinergi antara DPRD dan Pemprov Sulteng terus diperkuat. Dengan kolaborasi yang kuat, capaian opini WTP diharapkan tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan efektif dalam menjalankan pembangunan daerah. Raihan opini WTP untuk LKPD Tahun Anggaran 2025 ini sekaligus memperpanjang catatan positif Sulteng sebagai salah satu daerah yang konsisten menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.***
Editor : Muhammad Awaludin