RADAR PALU - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah mendorong pemerintah kabupaten dan kota mengalokasikan anggaran pengadaan mobil jenazah di setiap kecamatan. Usulan itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dr Syahriar, di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (2/6/2026).
Menurut Syahriar, keberadaan mobil jenazah penting untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat, terutama di wilayah yang masih memiliki keterbatasan sarana transportasi. Kebutuhan tersebut juga dinilai dapat mengantisipasi kendala pengantaran jenazah yang masih terjadi di sejumlah daerah.
Pernyataan itu disampaikan setelah muncul perhatian publik terhadap kasus pengangkutan jenazah balita menggunakan sepeda motor di Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan. Peristiwa tersebut memunculkan pembahasan mengenai ketersediaan ambulans dan kendaraan khusus jenazah di daerah.
“Secara aturan memang berbeda. Bahkan dari sisi fisik dan warna juga berbeda. Ambulans pasien sebenarnya bisa digunakan untuk mengangkut jenazah, tetapi di beberapa daerah ada budaya masyarakat yang merasa trauma jika ambulans yang pernah mengangkut jenazah digunakan kembali untuk membawa pasien,” ujar Syahriar.
Fakta Kebutuhan Mobil Jenazah di Kecamatan
Syahriar menjelaskan ambulans pasien dan mobil jenazah memiliki fungsi berbeda. Meski ambulans pasien dapat digunakan untuk mengangkut jenazah dalam kondisi tertentu, faktor budaya dan psikologis masyarakat masih menjadi pertimbangan di sejumlah wilayah.
Ia menilai idealnya setiap kecamatan memiliki minimal satu unit mobil jenazah. Namun, realisasi kebutuhan tersebut masih bergantung pada kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah.
Menurutnya, keberadaan mobil jenazah tidak hanya berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Fasilitas tersebut juga memiliki nilai sosial dan kemanusiaan sehingga perlu masuk dalam perencanaan pembangunan daerah.
Baca Juga: Sekwan DPRD Sulteng Hadiri Peringatan Hari Lahir Pancasila
Terkait kasus di Banggai Kepulauan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan penelusuran. Hasilnya menunjukkan keluarga korban tidak menyampaikan permintaan bantuan kepada puskesmas maupun Dinas Kesehatan setempat.
“Setelah kami telusuri, keluarga hanya berhubungan dengan pihak desa. Informasinya mereka diminta mengganti biaya bahan bakar, tetapi keluarga tidak bersedia sehingga akhirnya jenazah diangkut menggunakan sepeda motor,” kata Syahriar.
Langkah Penanganan dan Koordinasi
Syahriar menegaskan seluruh pihak perlu mengedepankan aspek kemanusiaan saat masyarakat menghadapi situasi darurat atau kesulitan. Menurutnya, pemangku kepentingan harus berupaya mencari solusi terbaik tanpa terbatas pada kewenangan sektoral.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah telah berkoordinasi dengan kepala dinas kesehatan kabupaten serta kepala puskesmas terkait kejadian tersebut. Berdasarkan hasil koordinasi, pihak puskesmas menyatakan tidak menerima informasi maupun permintaan bantuan dari keluarga korban saat peristiwa berlangsung.
Baca Juga: DPRD Sulteng Resmi Tutup Masa Persidangan II, Buka Masa Persidangan III Tahun Kedua 2024–2029
Dinas Kesehatan juga mengingatkan seluruh dinas kesehatan kabupaten/kota dan puskesmas agar lebih proaktif dalam membantu masyarakat. Petugas kesehatan diminta tidak hanya fokus pada layanan teknis, tetapi juga membantu mencarikan alternatif solusi ketika warga menghadapi kendala di lapangan.
Syahriar berharap pengadaan mobil jenazah dapat mulai diakomodasi dalam perencanaan anggaran daerah tahun 2027. Namun, ia mengakui kondisi keuangan daerah dan potensi penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat masih menjadi tantangan dalam penentuan prioritas belanja daerah.Internal Link Suggestion***
Editor : Muhammad Awaludin