RADAR PALU – Sulawesi Tengah saat ini menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Namun di balik laju investasi dan berkembangnya kawasan industri, masih terdapat pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan, terutama terkait penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Persoalan itu menjadi salah satu perhatian utama yang disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dalam rangka penyerapan aspirasi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan di Rumah Jabatan Gubernur Siranindi, Palu, Selasa (2/6/2026).
Menurut Anwar, pembahasan revisi regulasi ketenagakerjaan nasional menjadi momentum penting bagi daerah untuk menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan, khususnya di wilayah yang sedang mengalami pertumbuhan investasi secara cepat seperti Sulawesi Tengah.
“Kunjungan ini sangat kami nantikan dan kami butuhkan. Banyak persoalan di Sulawesi Tengah, terutama di bidang ketenagakerjaan, yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Ekonomi Tumbuh, Kesejahteraan Belum Sepenuhnya Mengikuti
Sulawesi Tengah saat ini mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 8,9 persen dan berada di posisi ketiga tertinggi secara nasional. Di saat yang sama, daerah ini menjadi salah satu tujuan investasi terbesar di Indonesia dengan kehadiran sejumlah kawasan industri strategis.
Namun, Anwar menilai pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: DPRD Sulteng Perdalam Ranperda Ekonomi Hijau, 17 Sektor Jadi Fokus
Ia mengungkapkan bahwa sekitar 65 persen angkatan kerja di Sulawesi Tengah masih berada di sektor informal. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena daerah tersebut telah memiliki sedikitnya tujuh kawasan industri yang menyerap sekitar 300 ribu tenaga kerja.
Menurutnya, tingginya aktivitas industri seharusnya dapat memberikan peluang yang lebih besar bagi tenaga kerja lokal untuk terlibat dalam pembangunan ekonomi daerah.
“Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah saat ini mencapai 8,9 persen dan berada di peringkat ketiga nasional. Namun, tingginya pertumbuhan ekonomi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Daerah Minta Kewenangan Pengawasan Diperkuat
Dalam forum tersebut, Anwar juga mendorong agar revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan.
Menurutnya, penguatan kewenangan daerah penting untuk memastikan pelaksanaan aturan ketenagakerjaan berjalan lebih efektif, termasuk pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing di kawasan industri.
Baca Juga: Ekonomi Sulteng Tumbuh 8,32 Persen, BI: Industri Pengolahan Masih Jadi Mesin Utama
Selain itu, ia menyoroti perlunya penguatan regulasi terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Anwar menilai standar keselamatan kerja harus menjadi perhatian serius seluruh perusahaan, terutama yang beroperasi di kawasan industri. Ia mencontohkan penerapan K3 di kawasan industri PT Vale Sorowako yang dinilainya berjalan lebih tertib dibandingkan sejumlah kawasan industri lainnya.
Menurutnya, perusahaan yang telah memperoleh berbagai fasilitas dan dukungan pemerintah sudah semestinya memberikan perhatian maksimal terhadap keselamatan pekerja.
BLK Internasional Diusulkan untuk Sulteng
Persoalan kualitas tenaga kerja juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.
Anwar mengusulkan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) bertaraf internasional di Sulawesi Tengah guna meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan industri.
Ia juga mendorong setiap investor dan pengelola kawasan industri ikut berperan dalam menyiapkan fasilitas pelatihan bagi masyarakat sekitar.
“Kebutuhan industri dan keterampilan tenaga kerja harus selaras. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci agar masyarakat lokal dapat menjadi pelaku utama dalam pembangunan industri di daerahnya sendiri,” tegasnya.
DPR RI Serap Aspirasi Daerah
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari proses penyusunan RUU Ketenagakerjaan.
Menurutnya, DPR RI membutuhkan masukan langsung dari daerah untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai berbagai persoalan ketenagakerjaan yang terjadi di lapangan.
Baca Juga: Rencana Aksi KKMD Sulteng: Mangrove untuk Ketahanan Bencana dan Ekonomi
“Kehadiran kami di Sulawesi Tengah lebih banyak untuk mendengarkan berbagai masukan dan persoalan ketenagakerjaan yang terjadi di lapangan sebagai bahan penyempurnaan RUU Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Komisi IX DPR RI juga mengapresiasi capaian Sulawesi Tengah di sektor ketenagakerjaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja di Sulawesi Tengah mencapai sekitar 1,6 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,95 persen atau turun 0,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski menunjukkan tren positif, berbagai tantangan yang disampaikan pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi baru agar pembangunan industri berjalan seiring dengan peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja lokal.***
Editor : Muhammad Awaludin