RADAR PALU - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kembali mencatat prestasi di tingkat nasional. Keberhasilan daerah ini dalam menjaga stabilitas ekonomi membuat Pemprov Sulteng mendapatkan penghargaan sekaligus insentif fiskal senilai Rp2 miliar dari pemerintah pusat.
Tambahan anggaran tersebut diharapkan menjadi energi baru bagi pelaksanaan berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tengah.
Prestasi Pengendalian Inflasi Berbuah Penghargaan
Baca Juga: Anwar Hafid Buka Akses Pendidikan Global untuk Generasi Sulteng di Hainan Tiongkok
Penghargaan tersebut diraih dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Sulawesi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (29/5/2026).
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, hadir langsung menerima penghargaan yang diberikan kepada pemerintah provinsi atas capaian kinerja di bidang pengendalian inflasi. Dalam penilaian tersebut, Sulawesi Tengah berhasil meraih predikat Terbaik II kategori pengendalian inflasi tingkat provinsi.
Capaian ini menjadi indikator bahwa berbagai langkah pengendalian harga dan stabilisasi pasokan yang dilakukan pemerintah daerah dinilai efektif dalam menjaga kondisi ekonomi masyarakat.
Insentif Rp2 Miliar untuk Mendukung Program Prioritas
Selain memperoleh penghargaan, Pemprov Sulteng juga menerima insentif fiskal sebesar Rp2 miliar. Dana tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pemerintah daerah sekaligus dukungan bagi pelaksanaan program pembangunan ke depan.
Di tengah tantangan ekonomi global dan fluktuasi harga sejumlah komoditas, kemampuan daerah dalam menjaga inflasi tetap terkendali menjadi faktor penting untuk melindungi daya beli masyarakat. Karena itu, pemerintah pusat memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah yang mampu menunjukkan kinerja positif.
Insentif fiskal yang diterima Sulawesi Tengah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat berbagai program strategis, termasuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan sektor-sektor produktif yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Strategi Kemendagri Dorong Persaingan Sehat Antar Daerah
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemerintah pusat menerapkan sistem penghargaan sebagai bagian dari strategi pembinaan daerah. Menurutnya, pemberian apresiasi dan insentif dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan.
Melansir keterangan Pemprov Sulteng dalam ajang penghargaan tersebut, Kemendagri telah mengalokasikan anggaran insentif fiskal sebesar Rp1 triliun pada tahun 2026 bagi pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja terbaik di berbagai sektor.
Baca Juga: Gubernur Anwar Hafid Kejar Investasi dan Teknologi di China
Kebijakan ini juga dirancang untuk mendorong lahirnya inovasi dan terobosan dari pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan.
Sistem Regional Dinilai Lebih Berimbang
Dalam pelaksanaan penilaian, Kemendagri membagi kompetisi ke dalam enam regional, yakni Sumatra, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Papua, serta Nusa Tenggara-Maluku.
Menurut Tito Karnavian, sistem tersebut diterapkan agar setiap daerah memiliki kesempatan yang lebih setara untuk bersaing. Pasalnya, terdapat perbedaan kapasitas anggaran yang cukup besar antara satu daerah dengan daerah lainnya.
“Kalau daerah kecil dipaksa bertanding dengan daerah APBD puluhan triliun tentu berat. Maka kami buat sistem regional agar kompetisinya lebih seimbang,” ujarnya.
Empat Indikator Penentu Daerah Berprestasi
Ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 menilai kinerja pemerintah daerah berdasarkan empat indikator utama yang dianggap berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.
Keempat indikator tersebut meliputi:
- Pengendalian inflasi daerah.
- Creative financing atau inovasi pembiayaan pembangunan.
- Penanggulangan kemiskinan dan stunting.
- Penurunan angka pengangguran.
Keberhasilan Sulawesi Tengah meraih penghargaan pada kategori pengendalian inflasi memperlihatkan bahwa daerah ini mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menunjukkan tata kelola pemerintahan yang efektif. Dengan tambahan insentif fiskal dari pemerintah pusat, peluang untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pun semakin terbuka.***
Editor : Muhammad Awaludin