RADAR PALU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, terus memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab Sigi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah di Aula Kantor Bupati Sigi, Rabu (20/5/2026).
Penandatanganan kerja sama dilakukan langsung oleh Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, bersama Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Agus Yulianto.
Baca Juga: Siti Halwiah Pimpin APJI Sigi, Bupati Rizal Dorong UMKM Kuliner Lebih Berkembang
Kegiatan itu turut dihadiri Inspektur Inspektorat Kabupaten Sigi, Andi Wulur, jajaran Inspektorat, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Sigi.
Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi pengawasan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar pelaksanaan pembangunan berjalan efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran.
Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, menegaskan bahwa penandatanganan MoU tersebut bukan sekadar agenda seremonial ataupun formalitas administratif semata.
Menurutnya, kerja sama itu merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang profesional, bersih, dan berintegritas.
“Sinergi yang dibangun hari ini bukan hanya sekadar formalitas di atas kertas. Ini adalah wujud komitmen kuat pemerintah untuk terus mengawal tata kelola pemerintahan dan keuangan yang baik, transparan, serta bersih dari praktik penyimpangan,” tegas Rizal.
Ia mengatakan, tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan kini semakin tinggi.
Baca Juga: Fee Proyek Diduga Dipatok hingga 20 Persen, Dua Pejabat Dinas Peternakan Sigi Jadi Tersangka Korupsi
Karena itu, pemerintah daerah tidak hanya dituntut mampu merealisasikan anggaran, tetapi juga memastikan seluruh penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Rizal, setiap rupiah uang rakyat harus dikelola secara efektif, efisien, taat aturan, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bupati juga menilai paradigma pengawasan pemerintahan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak lagi dipahami hanya sebagai tindakan setelah muncul temuan kerugian negara, tetapi harus hadir sejak tahap perencanaan pembangunan.
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Kejari Sigi, Perusahaan Penunggak Iuran Mulai Dipanggil
“Pemerintah daerah membutuhkan mitra strategis yang mampu memberikan pendampingan dan penguatan sistem pengawasan sejak awal. BPKP memiliki peran penting bukan hanya sebagai assurance atau penjamin mutu, tetapi juga sebagai consulting partner bagi pemerintah daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Agus Yulianto, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Agus, kolaborasi antara BPKP dan pemerintah daerah sangat penting guna memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Baca Juga: Jelang MTQ Sulteng di Sigi, Pemkab Benahi Toilet hingga Siapkan Zona UMKM
“BPKP hadir bukan semata melakukan pengawasan, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan, penguatan sistem pengendalian intern, serta mitigasi risiko agar pelaksanaan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran,” jelasnya.
Melalui kerja sama tersebut, Pemkab Sigi berharap BPKP terus memberikan asistensi, pengawalan, dan bimbingan teknis dalam berbagai aspek pengelolaan pemerintahan, termasuk penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hingga pendampingan program antikorupsi dan mitigasi risiko pembangunan daerah.
Pemerintah Kabupaten Sigi menegaskan akan terus memperkuat kualitas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah melalui sinergi berkelanjutan bersama BPKP sebagai upaya membangun pemerintahan yang profesional, bersih, dan dipercaya masyarakat.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin