RADAR PALU – Aksi buruh di Sulawesi Tengah belum benar-benar usai. Front Perjuangan Rakyat (FPR) Sulteng langsung menindaklanjuti unjuk rasa dengan menggelar pengumpulan data tenaga honorer di kantor Komnas HAM, Selasa (5/5/2026).
Kegiatan ini sudah dimulai sejak pukul 08.00 WITA. Bahkan, sejumlah massa memilih bertahan dan bermalam di lokasi untuk mempercepat proses pendataan.
Langkah ini menjadi bagian dari persiapan somasi sekaligus agenda pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Tengah.
Koordinator aksi dari Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP), Raslim, mengatakan pengumpulan data menjadi tahap krusial.
Baca Juga: Aksi May Day Berlanjut, FPR Sulteng Bertahan di Kantor Gubernur Desak Nasib Honorer
“Tindak lanjutnya kami melakukan upaya hukum somasi. Rencananya besok akan diantar ke Donggala,” ujar Raslim.
Saat ini, pihaknya masih menyusun seluruh data sebagai kelengkapan dokumen hukum tersebut.
Selain untuk somasi, data honorer juga disiapkan sebagai bahan tindak lanjut pemerintah daerah.
Baca Juga: Aksi May Day di Palu Memanas, FPR Sulteng Bawa 11 Tuntutan Termasuk THR Honorer Donggala
Raslim menyebut, permintaan data tersebut datang langsung dari gubernur melalui asistennya.
“Kalau sudah selesai input datanya, kami akan langsung ketemu Pak Gubernur,” katanya.
Menurutnya, langkah ini dilakukan agar penyelesaian persoalan honorer tidak berlarut-larut.
Menariknya, pertemuan dengan gubernur tidak dijadwalkan secara formal. Raslim menegaskan akan langsung menghubungi gubernur setelah data rampung.
“Kalau sudah selesai, saya langsung telepon beliau,” jelasnya.
Pendekatan ini menunjukkan upaya percepatan agar keputusan bisa segera diambil.
Setelah proses pendataan selesai, FPR berencana melanjutkan agenda ke Donggala. Somasi akan diserahkan sebagai bagian dari langkah hukum yang ditempuh terkait persoalan tenaga honorer.
“Dipenuhi dulu permintaan data, baru besok kami ke Donggala untuk menyerahkan somasi,” ujar Raslim.
Baca Juga: Gaji Honorer Sulteng Disorot, Anwar Hafid Minta OPD Segera Bayar
Hingga kini, proses pengumpulan dan penginputan data masih berlangsung. FPR menargetkan seluruh data rampung dalam waktu dekat agar bisa segera ditindaklanjuti.
Langkah ini menegaskan bahwa tekanan terhadap pemerintah belum berhenti. Isu tenaga honorer, mulai dari status hingga hak yang belum terpenuhi, masih menjadi fokus utama yang terus dikawal.***
Editor : Muhammad Awaludin