RADAR PALU — Kedatangan pejabat baru di tubuh penegak hukum langsung disambut di level tertinggi daerah. Senin pagi, (4/5/2026), Gubernur turun langsung ke bandara.
Langkah itu bukan sekadar seremoni. Penyambutan ini memberi sinyal kuat: koordinasi hukum dan pemerintahan di Sulawesi Tengah akan diperkuat sejak hari pertama.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyambut langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Zullikar Tanjung, di Bandara Internasional Mutiara SIS Al-Jufri, Palu.
Baca Juga: Prabowo Turunkan Harga Pupuk 20% Saat Dunia Naik 40%, Amran: Langkah Antisipasi Krisis
Zullikar tiba sekitar pukul 06.13 WITA menggunakan pesawat komersial. Ia langsung diarahkan ke area VVIP bandara, tempat penyambutan berlangsung hangat dan penuh nuansa kekeluargaan.
Sejumlah pejabat daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tampak hadir. Kehadiran mereka memperlihatkan dukungan kolektif terhadap pejabat baru di lingkungan Kejaksaan Tinggi.
Momentum ini dinilai penting. Kehadiran Kajati baru membuka babak baru dalam relasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di Sulteng.
Baca Juga: Jaehyun NCT Resmi Bebas Wamil, Disambut Hangat Rekan Satu Band
Sebelumnya, Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, resmi melantik Zullikar sebagai Kajati Sulteng pada 29 April 2026 di Jakarta.
Zullikar menggantikan Nuzul Rahmat, yang kini dipercaya mengemban tugas sebagai Direktur Pelanggaran HAM Berat pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
Bagi Sulteng, Zullikar bukan nama asing. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi dan bahkan sempat menjadi Plt. Kajati Sulteng pada awal 2025.
Pengalaman itu menjadi modal penting. Ia dinilai sudah memahami karakter wilayah, tantangan hukum, hingga dinamika pemerintahan daerah.
Sebelum kembali ke Palu sebagai Kajati definitif, Zullikar menjabat sebagai Direktur B pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI.
Anwar Hafid dalam penyambutan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah provinsi untuk menjaga hubungan yang solid dengan institusi penegak hukum.
Kehadiran Bupati Donggala Vera Elena Laruni bersama jajaran kepala perangkat daerah dan pejabat Kejati Sulteng semakin menegaskan pentingnya momen ini.
Sinergi ini bukan tanpa alasan. Stabilitas hukum menjadi salah satu kunci dalam mendorong investasi dan percepatan pembangunan di daerah.
Dengan koordinasi yang lebih kuat, diharapkan penegakan hukum berjalan seiring dengan agenda pembangunan, tanpa menghambat tetapi justru mendukung.
Penyambutan di bandara ini menjadi simbol awal. Pemerintah daerah dan Kejaksaan diharapkan bergerak dalam satu arah, menjaga stabilitas sekaligus mempercepat kemajuan Sulawesi Tengah.
Langkah awal sudah terlihat. Tantangannya kini ada pada implementasi di lapangan.***
Editor : Muhammad Awaludin