RADAR PALU — Isu kemiskinan kembali menjadi sorotan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sulawesi Tengah 2026 yang digelar di Grand Sya Hotel, Senin (27/4). Dalam forum itu, Gubernur Sulawesi Tengah secara terbuka menyinggung besarnya anggaran yang selama ini digelontorkan, namun belum memberi dampak signifikan bagi masyarakat.
Di hadapan para kepala daerah dan pemangku kepentingan, gubernur menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, melainkan forum strategis untuk menyatukan arah kebijakan pembangunan.
“Kalau tidak punya musuh bersama, kita akan jalan sendiri-sendiri. Mulai dari desa sampai provinsi, tidak akan pernah terintegrasi,” tegasnya.
Baca Juga: Kinerja Kajati Nuzul Rahmat, Selamatkan Rp27 Miliar Uang Negara, Ini Catatan Kasus Ditangani
Ia menempatkan kemiskinan sebagai persoalan paling mendesak yang harus diselesaikan secara kolektif. Menurutnya, kondisi ini ironis mengingat Sulawesi Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa berbagai program yang telah berjalan belum sepenuhnya menyentuh akar masalah. Gubernur menilai pendekatan yang selama ini digunakan masih kurang tepat sasaran.
“Anggaran kita besar, tapi dampaknya belum terasa maksimal. Ini yang harus kita benahi lewat perencanaan yang lebih presisi,” ujarnya.
Baca Juga: Isu Reshuffle Menguat, Nama Dudung hingga Qodari Masuk Bursa Kursi Strategis
Ia juga menyoroti lemahnya keterlibatan kelompok masyarakat miskin dalam proses perencanaan. Kelompok desil 1 dan 2, yang justru paling membutuhkan intervensi, sering kali tidak terwakili dalam forum formal.
“Kelompok paling miskin ini jarang bersuara. Padahal mereka yang paling butuh. Artinya, pemerintah harus lebih proaktif menjangkau mereka,” jelasnya.
Dalam konteks kebijakan, gubernur menekankan pentingnya sinkronisasi antara program daerah dan nasional. Arah pembangunan harus sejalan dengan visi pemerintah pusat, termasuk program Asta Cita, serta inisiatif daerah seperti Sulteng Nambaso dan program Berani Cerdas.
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan seluruh kepala daerah agar meninggalkan perbedaan politik dan fokus pada kepentingan rakyat.
“Mau dari warna apa pun, hari ini kita harus bersatu. Fokus kita hanya satu: menyelesaikan persoalan masyarakat,” katanya.
Di sektor pendidikan, pemerintah daerah menargetkan perluasan akses melalui kebijakan wajib belajar 13 tahun. Gubernur menegaskan bahwa pendidikan adalah instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan.
Baca Juga: Kisah SDN 5 Palu: 12 Siswa Disabilitas, Tapi Prestasinya Bikin Guru Tersentuh
“Pendidikan itu bukan beban, tapi jalan keluar. Negara harus hadir memastikan anak-anak bisa sekolah sampai tinggi,” ungkapnya.
Sementara di sektor kesehatan, akses layanan bagi masyarakat kurang mampu juga menjadi prioritas melalui penguatan jaminan kesehatan.
Gubernur menegaskan bahwa dua sektor ini bukan sekadar program daerah, melainkan hak dasar yang wajib dipenuhi negara.
Sebagai target jangka menengah, pemerintah provinsi menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga 5 persen pada periode 2028–2030. Target ini diharapkan tercapai melalui perencanaan yang lebih terarah dan kolaboratif.
Menutup arahannya, gubernur mengajak seluruh pihak menjadikan Musrenbang sebagai momentum konsolidasi untuk memastikan kebijakan pembangunan benar-benar berdampak nyata.
“Ini forum besar kita. Jangan sampai perencanaan salah arah. Kita pastikan semua program menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.***
Editor : Muhammad Awaludin