RADAR PALU – Polemik rekrutmen tenaga kerja di proyek PT Panca Amara Utama (PAU) kian menguat.
Kali ini, sorotan tidak hanya soal kurangnya informasi, tetapi dugaan sistem tertutup yang berpotensi mengunci akses masyarakat lokal terhadap peluang kerja di wilayahnya sendiri.
Di Kecamatan Nambo, keresahan warga semakin nyata. Minimnya publikasi lowongan kerja dari vendor dan kontraktor proyek dinilai menciptakan “pasar gelap” tenaga kerja—di mana informasi hanya beredar di kalangan tertentu, jauh dari prinsip keterbukaan dan keadilan.
Baca Juga: APBD Banggai 2025 Defisit, Ketergantungan Transfer Jadi Sorotan
Ketua Karang Taruna Nambo, Ahyar A. Mokoagow, menyebut kondisi ini sebagai kemunduran serius dalam tata kelola rekrutmen.
“Yang terjadi sekarang bukan sekadar kurang koordinasi, tapi indikasi sistem yang tidak transparan. Informasi kerja seperti dikunci, hanya beredar di kelompok tertentu. Ini berbahaya,” tegasnya.
Ia menilai, tanpa mekanisme terbuka dan terpusat, potensi praktik tidak sehat seperti titipan, nepotisme, hingga pungutan liar semakin sulit diawasi. Dampaknya, pemuda lokal yang seharusnya menjadi prioritas justru tersingkir oleh sistem yang tidak jelas.
Baca Juga: Besok! DPRD Banggai Panggil OPD Terkait Pemasangan Portal
Ironisnya, di wilayah lain seperti Kecamatan Batui dan Kecamatan Kintom, informasi rekrutmen justru lebih mudah diakses publik.
Ketimpangan ini memunculkan dugaan adanya standar ganda dalam distribusi informasi tenaga kerja di lingkar proyek strategis tersebut.
“Kenapa di daerah lain bisa terbuka, tapi di Nambo justru gelap? Ini yang perlu dijelaskan secara serius oleh perusahaan,” lanjut Ahyar.
Baca Juga: Update Pagi: Abrasi Banggai Kepulauan, Tanggul 100 Meter Jebol, Warga Masih Waspada
Karang Taruna menegaskan bahwa absennya pelaporan resmi dari mayoritas vendor ke pemerintah kecamatan memperparah situasi.
Tanpa data yang valid, pemerintah wilayah kehilangan kontrol terhadap jumlah tenaga kerja, asal pelamar, hingga proporsi tenaga lokal yang terserap.
Kondisi ini dinilai berpotensi menjadikan masyarakat sekitar hanya sebagai penonton di tengah geliat industri besar yang berdiri di wilayah mereka sendiri.
Baca Juga: Polisi Bongkar Dugaan Penimbunan Solar 2.150 Liter di Banggai Laut
Sementara itu, pihak keamanan PT PAU melalui Ramlex mengklaim bahwa sosialisasi telah dilakukan hingga tingkat kecamatan. Namun, ia mengakui bahwa mekanisme rekrutmen sepenuhnya berada di tangan masing-masing vendor.
“Kami sudah sosialisasi. Tapi teknis penerimaan tenaga kerja oleh vendor itu sistem mereka. Kami hanya memantau,” ujarnya.
Pernyataan tersebut justru memperkuat kritik bahwa tidak adanya standar baku dan pengawasan ketat membuka ruang bagi sistem rekrutmen yang tidak akuntabel.
Baca Juga: Mendes PDT Fokus Penguatan Ekonomi Desa di Banggai Bersaudara
Karang Taruna Nambo mendesak agar PT Panca Amara Utama segera mengambil alih kendali dan menetapkan sistem rekrutmen terpusat, transparan, serta wajib diumumkan melalui pemerintah kecamatan hingga desa/kelurahan.
“Kalau dibiarkan, ini bukan cuma soal informasi, tapi soal keadilan. Jangan sampai industri besar hadir, tapi masyarakat lokal justru tersingkir,” tutup Ahyar.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin