RADAR PALU – Di balik laju pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, Sulawesi Tengah menyimpan persoalan serius: ketergantungan tinggi pada industri ekstraktif yang dinilai menggerus lingkungan sekaligus memperlebar ketimpangan sosial.
Hal itu mengemuka dalam paparan peneliti dari Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) ,Arianto Sangadji pada Dialog Publik Hari Bumi 2026 di Palu, Kamis (23/4/2026). Ia menyoroti model pembangunan berbasis ekstraksi sumber daya alammulai dari nikel, bahan bakar fosil, hingga perkebunan skala besar yang kini menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
“Ekonomi Sulawesi Tengah memang tumbuh cepat, tetapi fondasinya rapuh karena sangat bergantung pada eksploitasi alam,” ungkapnya.
Baca Juga: Upah Padat Karya Dipotong? DPRD Palu Minta Penjelasan
Data menunjukkan, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah dalam beberapa tahun terakhir melesat, bahkan mencapai dua digit.
Sektor industri logam dasar, khususnya nikel dan turunannya, menjadi motor utama dengan kontribusi lebih dari 33 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada 2025. Sementara sektor pertambangan juga menyumbang lebih dari 11 persen.
Tak hanya itu, hampir seluruh ekspor daerah ditopang oleh komoditas ekstraktif. Nilai ekspor industri logam dasar dan bahan bakar mineral mencapai lebih dari 95 persen dari total ekspor Sulawesi Tengah.
Baca Juga: Pelabuhan Dipindah Warga Tawaeli Terancam Kehilangan Nafkah
Namun, di balik angka fantastis tersebut, muncul ironi. Sebagian besar keuntungan justru mengalir keluar daerah. Pada 2023, sekitar 77 persen nilai ekonomi disebut “terisap” keluar, menyisakan hanya 23 persen bagi Sulawesi Tengah.
“Ini menunjukkan ketimpangan serius, siapa yang menikmati hasil, dan siapa yang menanggung dampaknya,” tegas Arianto.
Dampak ekologis juga tak kalah mengkhawatirkan. Industri nikel di Morowali dan Morowali Utara, misalnya, masih bergantung pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batubara dengan kapasitas besar. Emisi karbon, polusi udara, hingga pencemaran air menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan.
Baca Juga: Mangrove Menyusut, Akademisi dan Praktisi Dorong Kebijakan Rehabilitasi Berbasis Data
Selain itu, praktik tambang terbuka (open pit) mempercepat deforestasi dan mengancam keanekaragaman hayati. Di sisi lain, konflik lahan dengan masyarakat lokal terus terjadi akibat ekspansi industri dan perkebunan.
“Kapitalisme ekstraktif tidak hanya merusak alam, tetapi juga meminggirkan masyarakat lokal,” ujarnya.
Ironisnya, di tengah geliat investasi besar, angka kemiskinan di Sulawesi Tengah masih berada di kisaran 10,52 persen atau sekitar 345 ribu jiwa.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah pertumbuhan ekonomi yang tinggi benar-benar membawa kesejahteraan merata? Arianto menilai, tanpa perubahan arah kebijakan, masa depan Sulawesi Tengah berada dalam ancaman. Ia mendorong pemerintah untuk tidak lagi mengandalkan eksploitasi sumber daya alam murah sebagai strategi investasi.
Selain itu, percepatan transisi ke energi bersih dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal menjadi langkah mendesak yang harus dilakukan.
“Kalau tidak ada perubahan, kita hanya mewariskan krisis—bukan kesejahteraan—kepada generasi berikutnya,” pungkasnya. (*)
Editor : Agung Sumandjaya