RADAR PALU – Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Morut) mulai mengarahkan kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai alat utama untuk memperkuat posisi UMKM agar mampu masuk ke rantai pasok industri tambang dan perkebunan yang selama ini didominasi pihak luar.
Langkah ini menjadi strategi baru Pemkab Morut untuk mengubah pola bantuan perusahaan menjadi penguatan ekonomi produktif berbasis UMKM.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Morut Musda Guntur, menegaskan bahwa forum CSR yang segera dibentuk akan difokuskan pada program-program yang membuka akses pasar bagi pelaku usaha lokal.
Baca Juga: Delis Resmi Jadi Waketum Aspeksindo, Perkuat Peran Morut di Sektor Kelautan Nasional
"UMKM kita tidak cukup hanya dibantu, tapi harus didorong masuk ke sistem industri. Di situlah nilai ekonominya," ujarnya di Kolonodale, Senin (20/4/2026).
Untuk memastikan efektivitasnya, Pemkab Morut telah melakukan studi banding ke Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Daerah ini sukses mengelola forum CSR berbasis kolaborasi perusahaan yang diketuai PT Bukit Asam.
Hasilnya, Morut akan mengadopsi model serupa dengan menempatkan sektor perencanaan daerah sebagai pengarah utama program agar tetap selaras dengan RPJMD.
Baca Juga: Delis Resmi Jadi Waketum Aspeksindo, Perkuat Peran Morut di Sektor Kelautan Nasional
Pemkab menargetkan pembentukan forum tersebut dapat terealisasi dalam waktu dekat, sekitar dua hingga tiga bulan ke depan.
Melalui forum CSR, pemerintah ingin mengakhiri pola lama di mana UMKM hanya menjadi penerima manfaat program bantuan. Ke depan, UMKM akan diposisikan sebagai mitra bisnis perusahaan dalam skema kerja sama jangka panjang.
Program CSR akan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi UMKM, menjamin kualitas produk, serta memastikan kesinambungan suplai sesuai kebutuhan industri.
Baca Juga: Jurnalis Erni Bau Diteror Belasan Orang Usai Kritik Anleg Morut
"Nantinya, perusahaan tidak lagi sekadar menyalurkan bantuan, tetapi ikut membangun ekosistem usaha lokal," kata Musda.
Selain itu, Pemkab Morut juga akan menata ulang pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat (PPM). Selama ini, perusahaan cenderung menyalurkan bantuan berdasarkan proposal dari desa secara langsung.
Ke depan, pola tersebut akan diubah. Pemerintah menegaskan bahwa tidak akan ada lagi bantuan tunai langsung dari perusahaan.
"Selama ini belum ada penertiban. Ke depan tidak ada lagi bantuan tunai langsung dari perusahaan. Semua akan melalui forum CSR agar lebih terarah," tegas Musda.
Dia mengatakan salah satu kunci penguatan UMKM di Morut adalah kehadiran Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Tepo Asa Aroa. Fungsinya sebagai penghubung antara UMKM dan perusahaan besar.
Perseroda akan mengkonsolidasikan produk UMKM, terutama sektor pangan seperti makanan, sayur, dan kebutuhan logistik lainnya, agar mampu memenuhi standar industri.
"Masalah utama UMKM ada di modal dan kontinuitas. Perseroda akan menjembatani itu agar UMKM bisa naik kelas dan dipercaya perusahaan," jelasnya.
Pemkab Morut juga memastikan tidak akan ada lagi pola bantuan tunai langsung dari perusahaan. Seluruh program CSR akan difokuskan pada pembukaan akses pasar dan penguatan usaha.
Kebijakan ini, kata Musda, penting untuk mendorong UMKM menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung pada bantuan sesaat.
"Kalau hanya bantuan, dampaknya cepat habis. Tapi kalau UMKM masuk rantai pasok, itu berkelanjutan," tegasnya.
Selain UMKM, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga akan dilibatkan untuk memperkuat distribusi dan produksi di tingkat lokal.
Pemerintah menargetkan pelaku usaha lokal bisa mengambil peran lebih besar dalam memenuhi kebutuhan perusahaan tambang dan perkebunan yang beroperasi di Morut.
Di tengah dinamika industri, termasuk risiko penurunan produksi dan PHK, Pemkab Morut melihat penguatan UMKM sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
"Ini bukan hanya soal UMKM, tapi soal masa depan ekonomi Morowali Utara," sebut Musda.
Di tempat lain, Mohammad Arif, pedagang ayam potong di Desa Towara, Kecamatan Petasia Timur, terus bertahan meski terseok.
Dia bilang, saat ini dagangannya hanya terjual paling banyak dua ekor sehari, kadang tidak sama sekali.
Padahal sebelum adanya PHK, ayam potong dengan harga Rp75 ribu per ekor bisa terjual paling sedikit 10 ekor per hari.
"Sekarang saya hanya menunggu situasi berubah kembali seperti dulu," katanya, ditemui di Towara, Senin (13/4/2026).
Dia pernah berharap ada kepedulian pemerintah daerah untuk membantu UMKM. Ada jalur Bantuan Keuangan Khusus (BKK) melalui desa.
Sayangnya, proposal BKK melalui kelompok Karang Taruna, ditolak Pemerintah Desa Towara.
Padahal Arif berharap ada dukungan langsung seperti bantuan modal, pelatihan, dan pengembangan kapasitas.
"Kalau kami tidak dapat BKK, semoga bisa masuk program Berani Sejahtera Pemprov Sulteng," tandas Eks transmigrasi sosial asa Desa Towara Pantai ini. (***)
Editor : Muchsin Siradjudin