RADAR PALU – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengunci seluruh kebijakan daerah pada satu prinsip: berbasis data akurat.
Hal ini ditegaskan dalam pertemuan kunjungan Menteri Sosial di Gedung Pogombo Sulawesi Tengah, Senin (20/4/2026).
Tanpa data yang valid, bantuan dinilai rawan salah sasaran.
Baca Juga: Sekolah Rakyat Digenjot di Sulteng, Target Putus Kemiskinan
Semua Harus Berbasis Data
Anwar menegaskan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kini menjadi rujukan utama.
“Tidak ada gunanya perencanaan tanpa data yang akurat,” tegasnya.
Baca Juga: Gempa M7,4 Guncang Jepang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
Data bahkan tetap diprioritaskan di tengah efisiensi anggaran.
Masalah di Lapangan
Kebijakan ini muncul setelah ditemukan perbedaan antara laporan dan kondisi riil.
Sejumlah program disebut selesai secara administratif, namun faktanya belum tuntas di lapangan.
Kemiskinan Masih Tinggi
Tantangan masih besar. Sekitar 10 persen warga Sulteng masih hidup dalam kemiskinan.
Selain itu, terdapat sekitar 80 ribu rumah tidak layak huni berdasarkan data resmi.
Fokus ke Pendidikan
Baca Juga: Man City Kini Lebih Difavoritkan Juara dari Arsenal
Pemprov mengalihkan fokus ke sektor strategis.
Pendidikan SMA, SMK, dan SLB digratiskan. Bantuan operasional daerah juga ditambah untuk menghapus pungutan.
Program beasiswa diperluas hingga menjangkau mahasiswa kedokteran.
Sekolah Rakyat Dikawal Ketat
Mensos Saifullah Yusuf menegaskan program Sekolah Rakyat harus transparan.
“Ini strategi besar memutus kemiskinan secara terpadu,” ujarnya.
Ia mengingatkan tidak boleh ada praktik titipan dalam penerimaan siswa.
Literasi Jadi Prioritas
Selain itu, pemerintah mendorong pembangunan perpustakaan modern.
Langkah ini diharapkan membangun budaya baca dan mengurangi ketergantungan gadget.***
Editor : Muhammad Awaludin