RADAR PALU - Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Buol, Moh. Yamin Rahim, menerima kunjungan kerja (Kunker) Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), dalam rangka pra monitoring dan evaluasi (pra monev) serta koordinasi keterbukaan informasi publik, Selasa (14/4/2026).
Kegiatan ini merupakan tahapan awal Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026 sekaligus penguatan koordinasi lintas sektor.
Tim Komisi Informasi Sulteng dipimpin oleh Wakil Ketua, Irfan Deny Pontoh, didampingi Asisten Ahli Moh. Amin. Agenda kunjungan dilakukan di Kantor Bupati Buol dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
Baca Juga: Desak Bupati Buol Evaluasi Kinerja Pejabat Eselon II dan Pejabat Lainnya
Rombongan diterima bersama jajaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Buol.
Turut mendampingi audiensi tersebut Kepala Bidang Pengelolaan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik (PLIP) Rahmawati T. Tonggil, serta Kepala Bidang e-Government Moh. Hatta T. Tama.
Dalam pertemuan, Sekkab menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Buol dalam mendukung keterbukaan informasi publik, baik dari sisi kebijakan maupun kelembagaan.
Baca Juga: Wakil Bupati Buol Pimpin Entry Meeting Bersama BPK-RI Perwakilan Sulteng
Selanjutnya, Komisi Informasi melakukan peninjauan langsung ke Dinas Kominfo Kabupaten Buol untuk melihat implementasi keterbukaan informasi publik.
Peninjauan mencakup pengelolaan website PPID, regulasi pendukung seperti peraturan bupati, serta Daftar Informasi Publik (DIP) sebagai indikator utama keterbukaan informasi.
Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap badan publik.
Baca Juga: Wakil Bupati Buol Hadiri Gerakan Percepatan Tanam Serentak di Desa Diat
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan mudah diakses sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin