RADAR PALU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai, bersama BPJS Kesehatan menegaskan bahwa peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) dalam program JKN yang sebelumnya dinonaktifkan kepesertaannya kini dapat diaktifkan kembali (reaktivasi) dan mendapatkan layanan kesehatan gratis seperti biasanya.
Sebelumnya, BPJS Kesehatan menonaktifkan belasan juta peserta PBI se-Indonesia setelah pemerintah pusat mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Akibatnya, seluruh penyaluran subsidi dan bantuan sosial, termasuk PBI JKN, wajib menggunakan DTSEN yang terus dimutakhirkan.
Di Banggai, ada sekitar 11.000 peserta PBI yang dinonaktifkan.
Baca Juga: Kapolda Sulteng Resmikan Gedung SPPG Polres Banggai, Dukung Program Gizi Nasional.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Luwuk, Mitra Akbar mengatakan, peserta PBI nonaktif kini dapat berobat ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya dan akan langsung direaktivasi kepesertaannya.
“Misalnya, ada peserta nonaktif PBI yang ingin berobat di puskesmas akan langsung diaktifkan. Yang penting sebelumnya sudah terdaftar sebagai PBI, bukan peserta baru,” ujar Mitra dalam kegiatan pemutakhiran data ASN oleh BPJS Kesehatan, Selasa (7/4/2026), di ruang rapat umum Sektretariat Daerah (Setda) Banggai, Luwuk Selatan.
Wakil Bupati (Wabup) Banggai Furqanuddin Masulili pada kesempatan itu mengatakan, masalah yang banyak dikeluhkan masyarakat itu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Baca Juga: Kapolda Sulteng Resmikan Gedung SPPG Polres Banggai, Dukung Program Gizi Nasional.
“Kami bahkan menugaskan Asisten I yang membidangi soal itu untuk menghadap langsung ke pusat,” ujar Wabup Furqanuddin.
“Ini menjadi perhatian serius pemerintah karena masalah kesehatan itu kita tempatkan pada prioritas yang sangat penting,” tambahnya.
Terkait pemutakhiran data ASN dalam program JKN, Wabup Furqanuddin mengatakan bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh ASN dan keluarganya terdaftar secara aktif, valid, dan terintegrasi dalam sistem JKN.
Baca Juga: Kejari Banggai Musnahkan Barang Rampasan Tindak Pidana
“Dinamika perubahan data, seperti mutasi pegawai, perubahan status keluarga, pensiun, maupun pengangkatan pegawai baru, menuntut kita untuk selalu melakukan pembaruan data secara berkala dan berkesinambungan,” tandasnya.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin