RADAR PALU – Pemprov Sulawesi Tengah menargetkan penurunan angka stunting menjadi 19 persen pada 2026. Saat ini, prevalensi masih berada di angka 26,1 persen, Selasa (7/4/2026).
Target itu disampaikan Wakil Gubernur Sulteng, dr. Reny A. Lamadjido, dalam Pra Musrenbang Tematik Stunting di Kantor Bappeda.
Menurutnya, angka stunting masih tinggi dan menjadi tantangan serius.
Baca Juga: Cegah Stunting, Wagub Sulteng Ajak Kepala OPD Jadi Orang Tua Asuh bagi Anak Berisiko
“Dari 100 anak, ada sekitar 26 anak yang mengalami stunting. Ini menyangkut masa depan generasi,” tegasnya.
Reny menekankan pentingnya intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Periode ini mencakup masa kehamilan hingga anak usia 23 bulan.
Baca Juga: Wagub Sulteng Minta Pengukuran Stunting Tak Hanya dari Tinggi Badan Anak
“Jika fase ini optimal, kecerdasan anak juga maksimal. Kalau terlewat, dampaknya bisa permanen,” jelasnya.
Kasus stunting tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan tingkat berbeda.
Karena itu, penanganan harus berbasis data dan tepat sasaran.
Stunting sendiri bukan penyakit menular, melainkan akibat kekurangan gizi kronis.
Penanganannya mencakup pemenuhan gizi, pola asuh, hingga perbaikan sanitasi.
Pemprov juga menyoroti pentingnya validitas data di lapangan.
Seluruh pihak diminta aktif mendampingi pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).
“Pengukuran yang tidak tepat akan menghasilkan data keliru,” ujar Reny.
Baca Juga: Wagub Sulteng Gaungkan Slogan Dua Anak Lebih Sehat untuk Cegah Stunting
Pemkab dan pemkot didorong menyusun analisis situasi secara komprehensif.
Program intervensi seperti pemberian makanan tambahan bagi balita berisiko juga harus dioptimalkan.
“Ini tanggung jawab bersama demi masa depan anak-anak Sulteng,” pungkasnya.
Upaya percepatan penurunan stunting ini menjadi krusial, sejalan dengan target nasional peningkatan kualitas sumber daya manusia.***
Editor : Muhammad Awaludin