Rumah Karlina tak pernah terang benderang. Tiap malam mereka menggunakan lampu dengan cahaya temaram. Cahaya itu berasal dari panel surya dengan kapasitas 12 Volt yang berasal dari bantuan pemerintah pada 2006. Panel surya itu berada di atap, tersambung pada sebuah aki motor yang ada di sudut rumah.
“Ya, cukup untuk menyalakan dua lampu redup di dapur dan ruang tengah,” ujar Karlina saat ditemui di rumahnya.
Kehidupan rumahnya pada malam hari sangat bergantung pada cuaca. Jika mendung, lampu warga tidak bisa menyala sama sekali. Meski saat cuaca cerah, itu juga tidak banyak berpengaruh sama terangnya lampu.
Dia bercerita lampu yang ada tak mampu menjangkau setiap sudut rumah, tapi setidaknya ada cahaya saat malam tiba.
Baca Juga: Momen ODGJ di Palu Patuhi Wali Kota, Langsung Bersihkan Sampah
Karlina tinggal bersama suami dan kedua anaknya, Yafet (11) dan Vero (2). Berkat adanya penerangan saat malam hari, mereka punya waktu untuk berkumpul dan mengobrol dengan keluarganya sebelum tidur. Kamar mereka gelap dan hanya sedikit cahaya yang menembus di sela kayu dari cahaya ruang tengah.
“Ya sudahlah, sudah begini kondisinya, kita syukuri saja apa yang ada,” kata Karlina lirih.
Di Dusun Tiga Waturalele, ada 102 kepala keluarga dengan jumlah penduduk mencapai 400 jiwa. Mereka punya nasib yang sama. Meski begitu, dusun tetangga yang berjarak sekitar 10 km sudah teraliri listrik negara. Yakni, di dusun satu dan dua. Padahal, dusun tiga dahulunya menjadi induk dari kampung Waturalele lainnya.
Awalnya, pada 2006, desa ini masih dalam wilayah Kabupaten Donggala (kini: Kabupaten Sigi). Kala itu, ada 30 unit panel surya dibagikan kepada warga, lima diantaranya untuk kantor perangkat desa.
Sejak itulah, dusun ini memiliki cahaya. Sayangnya, panel surya itu sudah banyak yang mengalami kerusakan, sehingga warga terpaksa harus membeli secara swadaya. Bagi keluarga yang ekonominya menengah ke bawah, memiliki satu panel surya kecil saja sudah lebih dari cukup. Itu bisa menyalakan satu atau dua lampu dan mengisi daya telepon genggam.
Listrik Minim, Akses Kesehatan Pun Terbatas
Kehidupan warga Dusun Tiga sangat bergantung pada tanah dan matahari. Mereka menanam kacang merah, kemiri, cengkeh dan cokelat. Saat musim panen tiba, para perempuan ikut serta, memetik dan memanggul hasil kebun untuk dijual.
Di rumah yang diterangi cahaya temaram itu, pekerjaan para perempuan tak pernah ikut meredup. Di bawah sinar lampu yang bergantung pada energi matahari, Karlina dan perempuan lainnya sibuk menyiapkan makanan, merawat anak-anak, sekaligus menjaga ayah mertuanya hingga suaminya yang renta.
Tak hanya tak ada akses listrik, kesulitan akses jalan ini membuat fasilitas kesehatan dan pendidikan pun terbatas. Di rumahnya, Yosef (45), suami Karlina bercerita istrinya pernah melakukan persalinan. Suara tangis bayi terdengar keras di bawah lampu temaram.
"Waktu itu kebetulan bertepatan dengan pesta keluarga di sini, jadi kami tidak sempat lagi membawa turun ke Puskesmas dari jauh-jauh hari," kenang Yosef (45), suami Karlina.
Baca Juga: Diduga Korsleting, Polisi Telusuri Sumber Api Kebakaran Ruko di Palu Barat
Tenaga kesehatan biasanya datang tiga atau empat bulan sekali. Mereka menaiki gunung pada hari Sabtu dan melayani warga tepat saat ibadah Minggu. Jika tak ada panen, warga memilih berada di rumah, bukan di kebun.
Puskesmas terdekat dari Dusun Tiga Waturalele berjarak sekitar 17 kilometer dari kaki gunung. Bagi ibu hamil dan orang tua, kondisi jalan yang curam menjadi perjalanan yang nyaris mustahil dilakukan.
“Biasa ada yang pendarahan (setelah melahirkan, red) baru dipikul turun ke bawah,” tambah Karlina, ucapannya datar.
Menurut Direktur Lingkar Belajar untuk (LIBU) Perempuan, Dewi Rana Amir, di Dusun Tiga Waturalele, para perempuan masih berjuang pada tahap yang paling mendasar, yaitu akses.
Akses pada listrik yang memadai, layanan kesehatan, terutama saat mereka hamil dan melahirkan. “Kalau kebutuhan spesifik perempuan seperti layanan melahirkan saja tidak bisa mereka akses secara layak, itu menurut saya sudah masuk wilayah pelanggaran hak dasar,” tegasnya.
Ia menyinggung situasi persalinan di desa terpencil dengan penerangan yang minim dan jarak puskesmas yang begitu jauh. Bagi Dewi Rana, tubuh perempuan memiliki fungsi biologis yang tidak bisa ditawar.
Negara, menurutnya, memiliki kewajiban untuk memastikan akses kesehatan reproduksi tersedia dan terjangkau bagi semua. “Jangan sampai kita menunggu ada korban dulu baru akses itu dibuka,” katanya, menyuarakan keprihatinan mendalam.
Dewi Rana juga menyoroti beban kerja perempuan yang berlapis-lapis. Di Dusun Tiga Waturalele, listrik mungkin sudah hadir melalui panel surya, tetapi belum cukup untuk mengubah struktur kerja domestik yang telah mengakar. Kayu bakar masih harus dicari di hutan dan memasak dengan tungku.
“Tungku itu dekat sekali dengan kehidupan perempuan. Di situ relasi gender bekerja. Berapa puluh jam hidup perempuan habis di dapur. Kalau transisi energi tidak menyentuh itu, maka dia belum sepenuhnya berperspektif gender,” jelasnya, memberikan pencerahan.
Baca Juga: Kecelakaan di Poso Tewaskan Pelajar, Penumpang Motor Tanpa Helm Meninggal Dunia
Akses energi belum hadir untuk wilayah terpencil
Akses menuju desa ini berupa jalan setapak dengan tebing dan jurang di kedua sisinya. Jalan kaki menjadi pilihan paling aman. Waktu tempuhnya 5-7 jam dari jalan utama di desa Balaroa Pewunu yang terletak di kaki gunung. Itu yang menjadi tantangan akses listrik masuk ke dusun.
Tak hanya Dusun Tiga Waturalele, ada 56 desa/kelurahan yang tercatat berlistrik non-PLN di Sulawesi Tengah. Lima diantaranya berada di Sigi dan 26 desa masih bergantung pada Lampu Tenaga Surya Hemat Energi.
“Untuk desa yang berlistrik non-PLN itu contohnya mereka gunakan genset swadaya atau bantuan dari pemerintah,” kata Perwakilan UP2K PLN UID Sulteng, Ulin.
Berdasarkan data Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sulawesi Tengah capaian elektrifikasi Sulawesi Tengah nyaris sempurna. Hingga Februari 2026, provinsi ini memiliki rasio desa berlistrik (RDB) mencapai 95,93%.
Bupati Sigi, Moh Rizal Intjenae mengakui bahwa masih ada desa-desa di Sigi belum sepenuhnya teraliri listrik. Program “listrik masuk desa gratis” yang digagas pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM sebagai harapan baru. Bahkan, kata dia, pemasangan meteran dijanjikan tanpa biaya. Namun di balik janji itu, ada persoalan mendasar, yakni akses.
“Sampai hari ini saya belum terima datanya yang akurat (desa belum berlistrik, red). Tapi yang pasti akses pertama itu harus ada jalan,” tegas Rizal.
Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulteng, Irnawati, mengatakan pihaknya belum pernah menerima usulan resmi dari pemerintah desa terkait bantuan listrik untuk dusun tersebut. Padahal, pengajuan proposal dari kepala desa menjadi syarat awal agar pemerintah provinsi dapat memverifikasi dan menyalurkan bantuan.
“Di proposal dari kepala desa itu disebutkan jumlah kepala keluarga, dilampirkan nomor kartu keluarga dan dokumentasi rumah. Dari situ baru kami bisa tindak lanjuti,” ujarnya.
Jika usulan masuk, ESDM akan melihat potensi energi di wilayah tersebut. Bila terdapat sumber air, bisa direncanakan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). Jika tersedia lahan, dapat dipertimbangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal. Untuk tahap transisi, bantuan bisa berupa Solar Home System (SHS) atau Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) per rumah.
Baca Juga: 50 Lansia Ikut Pemeriksaan Gratis dari Prodi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Palu
Biasanya satu paket terdiri dari panel surya 100 WP (Watt-peak), baterai, dan tiga lampu masing-masing 5 watt. Daya yang dihasilkan berkisar 15 hingga 20 watt, tergantung penyinaran matahari.
Dewi Rana bilang transisi energi tidak cukup diukur hanya dari terang atau tidaknya lampu. Transisi energi harus diukur dari apakah perempuan merasa lebih aman saat melahirkan. Juga waktu mereka di dapur jadi berkurang, sekaligus anak perempuan bisa belajar tanpa asap dan tanpa rasa takut gelap.
Jika belum semua itu tercapai, maka energi bersih belum tentu berarti energi yang adil.
Listrik Kuat di Sekolah, Rumah Anak-anak Masih Minim Daya
Malam hari seharusnya menjadi waktu belajar. Namun di rumah Karlina, dua lampu redup dari panel surya kecil tak selalu mampu menghadirkan suasana yang mendukung.
Sering kali, anak-anak lebih memilih merebahkan diri lebih cepat daripada memaksa mata menatap buku dalam pencahayaan yang terbatas.
Mengulang pelajaran atau mengerjakan pekerjaan rumah bukanlah kebiasaan yang rutin di Dusun Tiga. Bukan karena mereka tak ingin belajar, tetapi karena terang yang tersedia terlalu tipis untuk bertahan lama.
“Iya kurang (belajar malam, red), salah satunya soal listrik,” ungkap Yaret, guru agama Kristen SD Dusun Tiga. Dia juga salah satu penduduk asli yang berhasil mencapai gelar sarjana.
Pada bulan Agustus 2025, muncul harapan baru, ketika PLN memasang 7 panel surya untuk SDN Dusun Tiga Waturalele dan SMP Satu Atap Negeri 22 Sigi. Ini menjadi program pemerintah untuk sekolah-sekolah yang belum teraliri listrik. Pekerjaan ini dikebut agar selesai sebelum Hari Kemerdekaan.
Panel tersebut mampu menghasilkan daya hingga 1.500 watt, meskipun token listrik yang terpasang berkekuatan 900 watt. Kapasitasnya mampu untuk menerangi tempat menginap para guru.
Baca Juga: Sulteng Masuk Nominasi Penurunan Pengangguran Nasional
Bagi warga sekitar, listrik dari panel surya di SD tersebut belum bisa dinikmati secara luas. Sebagian besar hanya memanfaatkannya untuk mengisi daya telepon genggam. “Kadang warga sampai bawa kabel roll untuk mengisi daya HP, lesehan di teras SD hingga larut malam,” kata Wali Kelas Satu SDN Waturalele, Anizar.
Harapan baru
Anizar mengakui dengan panel surya ini sudah ada beberapa perubahan yang mereka rasakan. Seperti salah satunya pembelajaran siswa di kelas kini bisa menggunakan smart TV dari program pemerintah.
“Tapi ada kendala lainnya, jaringan internet. Kita sekarang juga sudah bisa nyalakan speaker, itu untuk pengetahuan pembelajaran musik ke siswa, seperti kenalkan lagu-lagu daerah,” jelasnya.
Sebelum ada panel surya, Anizar mengaku kehidupan guru terhadap akses listrik serba terbatas. Mereka hanya mengandalkan satu buah aki yang memiliki kapasitas penyimpanan daya 50 ampere atau setara dengan aki mobil.
Dari aki itu mengalir listrik untuk empat mata bola lampu dalam kondisi redup. Empat bola lampu menyinari di malam hari untuk bangunan SD, SMP, juga toilet. Untuk mengisi daya di aki bergantung pada panel surya 10 watt yang terpasang di atap rumah singgah guru SD.
Sementara telepon genggam para guru, kata Anizar, jarang terisi penuh karena prioritas pada kebutuhan mendasar. Yakni, penerangan.
“Tapi setelah ada panel surya ini, HP bisa aktif terus selama ada matahari,” kata Anizar. Kini guru pun bisa mengoperasikan laptop. Sehingga beberapa berkas penting bisa langsung dibuat di sekolah, tanpa turun gunung.
Namun, di rumah-rumah warga, termasuk rumah Karlina, pasokan listrik tetap terbatas. Transisi energi di lereng ini belum sepenuhnya merata. Meski, energi surya hadir dengan kapasitas besar di sekolah, sayangnya tidak berlanjut pada rumah warga dan fasilitas lainnya.
Pelibatan perempuan dalam kebijakan
Dewi Rana Amir, mengaku terkejut ketika mendengar cerita tentang Dusun Tiga Waturalele. Baginya, lokasi dusun itu tidaklah terlalu jauh dari Kota Palu maupun pusat pemerintahan Kabupaten Sigi. Namun, jarak geografis yang relatif dekat itu ternyata tidak menjamin akses dasar yang layak bagi para perempuan.
Baca Juga: Pensiun PPPK Masuk RPP ASN, Daerah Terapkan Bertahap
“Saya agak kaget. Ini tidak begitu jauh dari kota, tapi akses perempuan terhadap kesehatan, pendidikan, informasi, bahkan penghidupan yang layak masih sangat terbatas,” ujarnya, menyuarakan kekecewaannya.
Menurutnya, penting adanya pelibatan perempuan dalam musyawarah pembangunan desa. Tujuannya untuk menciptakan kebijakan, khususnya transisi energi yang adil yang dibutuhkan perempuan di Dusun Tiga Waturalele saat ini.
Dia menekankan bahwa kerentanan perempuan di desa terpencil itu sifatnya interseksional. Mereka bukan sekadar perempuan. Bisa jadi mereka juga lansia, miskin, tidak punya pendidikan formal, tidak fasih berbahasa Indonesia, atau bagian dari komunitas adat. Setiap identitas yang melekat itu menambah lapisan kerentanan.
"Kerentanan perempuan itu memang sudah berlapis. Ditambah lagi kalau mereka jauh dari akses, tidak punya kendaraan, tidak punya informasi layanan. Itu makin memperkuat irisan ketidakadilan," katanya lagi. (*)
Editor : Mugni Supardi