RADAR PALU – Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, mengecam keras insiden yang menewaskan seorang pekerja di PT Heng Jaya.
Ia menilai peristiwa tersebut tidak dapat dipandang sebagai kecelakaan kerja biasa, melainkan harus diusut sebagai dugaan pelanggaran serius.
Dalam keterangannya, Jumat (27/3/2026), Safri menyebut terdapat indikasi kuat pelanggaran hukum oleh perusahaan, termasuk dugaan aktivitas penebangan pohon tanpa izin.
Ia menegaskan, tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap aturan yang tidak boleh ditoleransi.
“Ini bukan sekadar kelalaian. Ada indikasi pelanggaran hukum yang harus diusut secara menyeluruh,” kata Safri.
Selain itu, ia juga menyoroti perlakuan terhadap jenazah korban yang dilaporkan dibungkus menggunakan karung. Safri menilai tindakan tersebut tidak manusiawi dan mencederai nilai-nilai kemanusiaan.
“Perlakuan seperti itu tidak pantas. Jenazah harus diperlakukan secara layak dan bermartabat,” ujarnya.
Safri mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengambil langkah tegas jika ditemukan pelanggaran, termasuk kemungkinan pencabutan izin operasional perusahaan.
Ia juga meminta aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk mengusut kasus tersebut secara transparan dan profesional.
Menurut dia, keterbukaan penting untuk menjaga kepercayaan publik.
“Penegakan hukum harus berjalan tanpa intervensi. Semua fakta harus dibuka secara jelas,” kata Safri.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) harus menjadi perhatian utama setiap perusahaan.
Ia menilai, kelalaian terhadap aspek tersebut dapat berujung pada konsekuensi hukum.
Safri berharap, kasus ini menjadi perhatian serius semua pihak agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. ***
Editor : Talib