RADAR PALU - Indeks demokrasi di Indonesia, termasuk di Sulawesi Tengah, disebut mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu menjadi salah satu sorotan Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PW ISNU) Sulteng dalam diskusi bertema Islam dan Demokrasi : Menata Indeks Demokrasi di Sulawesi Tengah yang digelar saat buka puasa bersama di Kota Palu, Minggu (15/3).
Ketua PW ISNU Sulteng, Sahran Raden, mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang refleksi bersama untuk melihat kondisi demokrasi, khususnya terkait perkembangan indeks demokrasi di daerah.
“Acara hari ini membahas tentang Islam dan demokrasi, termasuk melihat bagaimana indeks demokrasi kita di Sulawesi Tengah,” ungkapnya.
Menurutnya, berdasarkan sejumlah data, indeks demokrasi di Indonesia termasuk di Sulawesi Tengah mengalami tren penurunan. Pada 2021, indeks demokrasi berada di angka sekitar 80, namun pada 2024 turun menjadi 78.
Sahran menjelaskan, penurunan tersebut terlihat pada variabel kebebasan sipil. Misalnya kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, pandangan, maupun kritik terhadap pemerintah.
“Dalam demokrasi, kebebasan sipil itu sangat penting. Orang harus bisa berbicara, menyampaikan pendapat, termasuk melakukan kritik kepada pemerintah,” jelasnya.
Selain itu, ISNU juga menyoroti tingkat partisipasi politik masyarakat yang dinilai perlu ditingkatkan. Dalam sejumlah pelaksanaan pemilihan kepala daerah, tingkat partisipasi pemilih disebut mengalami dinamika.
Di Kota Palu misalnya, partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pilkada disebut hanya mencapai sekitar 68 persen.
Menurut Sahran, kondisi tersebut menjadi salah satu indikator yang perlu mendapat perhatian dalam upaya memperkuat kualitas demokrasi di daerah.
Melalui kegiatan buka puasa bersama yang dirangkaikan dengan diskusi tersebut, ISNU mendorong agar penguatan demokrasi tidak hanya sebatas prosedural, tetapi juga menyentuh substansi, yakni mengembalikan kedaulatan kepada rakyat.
“Kami ingin memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah melalui diskusi, riset, dan advokasi agar demokrasi kita semakin berkualitas,” katanya.
Kegiatan bukber dan diskusi ini juga diharapkan menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan literasi demokrasi agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya partisipasi dalam kehidupan politik.
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya akademisi Gasim Yamani, Kepala Badan Kesbangpol Sulawesi Tengah Dahri Saleh, serta pengurus PW ISNU Sulteng.
Selain dihadiri kalangan akademisi, kegiatan ini juga diikuti organisasi kemasyarakatan serta perwakilan pemerintah daerah.
Sebagai salah satu badan otonom di bawah Nahdlatul Ulama, ISNU diharapkan dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun demokrasi yang lebih sehat di Sulawesi Tengah.(mg2)
Editor : Mugni Supardi