RADAR PALU – Warga Dusun Tiga, Desa Waturalele, Kabupaten Sigi masih menghadapi keterbatasan akses listrik dan layanan kesehatan. Hingga kini, warga hanya mengandalkan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) untuk penerangan di rumah.
Dusun yang berada di wilayah pegunungan tersebut, aktivitas warga tetap berlangsung di bawah cahaya lampu surya yang redup.
Warga Dusun Tiga sebagian besar menggantungkan hidup dari hasil pertanian seperti kacang merah, kemiri, cengkeh, dan kakao.
Keterbatasan listrik bukan satu-satunya persoalan yang dihadapi warga. Akses jalan yang sulit membuat layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah tersebut juga terbatas.
Yosef (45), warga Dusun Tiga, menceritakan istrinya pernah melahirkan di rumah dengan penerangan lampu surya karena tidak sempat dibawa ke fasilitas kesehatan.
“Waktu itu kebetulan bertepatan dengan pesta keluarga di sini, jadi kami tidak sempat lagi membawa turun ke Puskesmas dari jauh-jauh hari,” kenangnya.
Tenaga kesehatan biasanya datang ke dusun tersebut sekitar tiga hingga empat bulan sekali. Mereka menempuh perjalanan dengan berjalan kaki melewati jalur pegunungan dan biasanya melayani warga saat hari Minggu.
Sementara itu, puskesmas terdekat berjarak sekitar 17 kilometer dari kaki gunung. Bagi warga lanjut usia maupun ibu hamil, perjalanan melalui jalur curam menjadi tantangan besar.
“Biasa ada yang pendarahan (setelah melahirkan, red) baru dipikul turun ke bawah,” kata Karlina, istri Yosef.
Menanggapi itu, Direktur Lingkar Belajar untuk (LIBU) Perempuan, Dewi Rana Amir, menilai kondisi tersebut menunjukkan masih terbatasnya akses dasar bagi perempuan di wilayah terpencil.
Menurutnya, perempuan di Dusun Tiga masih menghadapi tantangan mendasar, terutama dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi dan fasilitas dasar seperti listrik.
“Kalau kebutuhan spesifik perempuan seperti layanan melahirkan saja tidak bisa mereka akses secara layak, itu menurut saya sudah masuk wilayah pelanggaran hak dasar,” tegas Dewi Rana.
Ia menilai negara memiliki kewajiban memastikan layanan kesehatan reproduksi tersedia dan dapat dijangkau oleh masyarakat di daerah terpencil.
“Jangan sampai kita menunggu ada korban dulu baru akses itu dibuka,” katanya.(*)
Editor : Mugni Supardi