Berita Pilihan Daerah Ekonomi Internasional Kota Palu Nasional Olahraga Opini Pendidikan Politika Selebriti Sulteng Wisata

Pemkab Parigi Moutong Gelar Forum Lintas Perangkat Daerah, Fokus RKPD 2027 pada Pengentasan Kemiskinan dan Stunting

Muchsin Siradjudin • Jumat, 13 Maret 2026 | 19:58 WIB

HARAPAN: Pembukaan Forum Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2027 di Aula Bappelitbangda Parigi Moutong, Kamis (12/3/2026).(FOTO: DISKOMINFO PARIMO/RADAR PALU).
HARAPAN: Pembukaan Forum Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2027 di Aula Bappelitbangda Parigi Moutong, Kamis (12/3/2026).(FOTO: DISKOMINFO PARIMO/RADAR PALU).

RADAR PALU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong mulai mempersiapkan arah pembangunan daerah untuk tahun 2027 melalui pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah yang menjadi bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di aula Bappelitbangda Parigi Moutong, Kamis (12/3/2026).

Forum ini dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Parigi Moutong, Aswini Dimple, yang hadir mewakili Bupati Parigi Moutong.

Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa forum lintas perangkat daerah memiliki peran penting sebagai ruang koordinasi dan sinkronisasi program antarorganisasi perangkat daerah guna menjawab berbagai tantangan pembangunan di wilayah Parigi Moutong.

Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakannya, Aswini menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur yang menunjang pelayanan dasar masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi masih menjadi prioritas pemerintah daerah.

Meski demikian, pembahasan tematik dalam forum tahun ini dipusatkan pada tiga isu utama, yakni pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan angka stunting, serta penguatan layanan Posyandu Plus berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Menurutnya, forum tersebut bukan sekadar agenda administratif, tetapi menjadi momentum penting untuk merumuskan langkah konkret dalam menghadapi persoalan kemiskinan ekstrem, stunting, dan peningkatan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.

Dalam upaya menekan angka kemiskinan, Pemkab Parigi Moutong menekankan pentingnya intervensi program yang tepat sasaran dengan dukungan data yang akurat.

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat diharapkan dapat berjalan seiring dengan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial, sehingga masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan.

Sementara itu, terkait percepatan penurunan stunting, Aswini menegaskan bahwa target tersebut merupakan bagian dari komitmen nasional yang harus dicapai.

Ia juga mengingatkan bahwa persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh sanitasi, akses air bersih, pola asuh keluarga, serta ketahanan pangan.

Karena itu, intervensi yang dilakukan harus menyentuh langsung hingga tingkat rumah tangga agar penanganannya lebih efektif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, pemerintah daerah juga mendorong penguatan program Posyandu Plus sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Posyandu diharapkan tidak hanya berfokus pada layanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga berkembang menjadi pusat integrasi berbagai layanan sosial dasar yang berkaitan dengan enam Standar Pelayanan Minimal, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta pelayanan sosial.

Di akhir sambutannya, Aswini mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah agar mengesampingkan ego sektoral dalam pelaksanaan program pembangunan.

Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, integrasi program, serta sinergi dalam pemanfaatan anggaran agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan saling mendukung.

Melalui forum ini, Pemkab Parigi Moutong berharap berbagai masukan dari para pemangku kepentingan dapat memperkuat penyusunan RKPD dan Rencana Kerja (Renja) tahun 2027 sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.(cr5)

 

 

Editor : Muchsin Siradjudin
#Pembangunan infrastruktur #Ketahanan pangan #Forum lintas perangkat daerah #Pemberdayaan ekonomi masyarakat