RADAR PALU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol, kini memilih skema sewa kendaraan dinas sebagai solusi untuk mengoptimalkan pengelolaan aset dan efisiensi fiskal.
Langkah ini diambil untuk meminimalisir kompleksitas administrasi dan beban biaya yang kerap muncul dari kepemilikan aset fisik, seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan (Kaban) Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (PKAD) Moh Kasim Ali, Rabu (11/3/2026).
Sistem pembelian unit kendaraan dinas seringkali membebani Pemda dengan biaya tersembunyi, seperti pajak, STNK, asuransi, dan biaya perawatan rutin yang terus membengkak seiring bertambahnya usia kendaraan.
Selain itu, ada juga beban depresiasi nilai aset yang mempengaruhi kesehatan neraca keuangan daerah. Sebaliknya, sistem sewa kendaraan dinas menawarkan solusi yang lebih efisien, karena seluruh biaya tambahan tersebut sudah termasuk dalam satu harga sewa komprehensif.
Dengan sistem sewa, Pemda dapat lebih fokus pada pelayanan publik tanpa harus dipusingkan oleh kerumitan manajemen aset dan pemeliharaan kendaraan.
"Sistem sewa kendaraan dinas bukan sekadar tren, melainkan solusi nyata untuk mencapai efisiensi fiskal dan kemudahan administratif," kata Moh Kasim Ali.
Efisiensi anggaran dan penghapusan biaya tersembunyi menjadi poin krusial dalam sistem sewa kendaraan dinas.
Pemkab tidak lagi menanggung penyusutan nilai aset, sehingga menciptakan pengelolaan fiskal yang lebih sehat dan transparan.
Dengan demikian, Pemerintah Daerah dapat lebih efektif dalam mengelola anggaran dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sewa kendaraan dinas menjadi pilihan yang dinilai jauh lebih menguntungkan bagi Pemda dibandingkan dengan sistem pengadaan unit baru.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin