RADAR PALU – Tak ingin bantuan sosial kembali menuai polemik di tingkat desa, Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, memerintahkan pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) di seluruh desa se-Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.
Langkah ini ditegaskan sebagai upaya serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi dalam membenahi dan memperbarui data kemiskinan agar bantuan benar-benar diterima oleh warga yang berhak.
“Saya sudah sampaikan ke Kepala Dinas Sosial, kita akan buat Mubes di setiap desa secara bergilir,” ujar Rizal Selasa (3/3/2026).
Menurutnya, Mubes Desa bukan sekadar forum musyawarah biasa, tetapi menjadi ruang evaluasi terbuka untuk memverifikasi langsung kondisi riil masyarakat.
Dalam forum tersebut, kepala desa diwajibkan menghadirkan seluruh Ketua RT, kepala dusun, serta perangkat desa untuk bersama-sama memetakan warga miskin, termasuk kategori miskin ekstrem.
Rizal menegaskan, selama ini masih ditemukan persoalan data yang belum diperbarui. Bahkan, ada warga yang telah meninggal dunia namun masih tercatat dalam basis data kemiskinan. Hal inilah yang dinilai berpengaruh terhadap tingginya angka kemiskinan secara administratif.
“Data kita ini banyak yang belum ter-update. Ada yang sudah meninggal tapi masih masuk dalam data. Ini harus dibenahi supaya angka yang muncul benar-benar sesuai kondisi di lapangan,” tegasnya.
Ia mengaku tidak ingin lagi mendengar adanya keluhan masyarakat akibat bantuan yang tidak tepat sasaran. Menurutnya, kondisi tersebut kerap memicu keresahan dan konflik sosial di desa.
“Saya tidak mau orang yang mampu malah dapat bantuan. Itu yang sering bikin ribut. Makanya kita pastikan lewat Mubes, benar-benar dicek di tingkat RT dan dusun,” ujarnya.
Bupati juga mencontohkan keberhasilan kolaborasi antara Tim Penggerak PKK dan dinas terkait yang sebelumnya melakukan verifikasi langsung. Hasilnya, angka kemiskinan Kabupaten Sigi pada 2025 berhasil ditekan menjadi 10,47 persen, turun dari 12,83 persen pada tahun sebelumnya.
Dengan pola pendataan partisipatif melalui Mubes Desa, ia optimistis angka kemiskinan dapat ditekan lebih jauh. Ia meyakini, ketika data sudah akurat dan transparan, maka kebijakan pemerintah pun akan lebih tepat dan adil.
Rizal berharap seluruh kepala desa dan perangkatnya dapat menjalankan instruksi ini dengan serius dan penuh tanggung jawab.
“Harapan saya, tidak ada lagi warga miskin yang terlewat dan tidak ada lagi bantuan yang salah sasaran. Kalau data kita kuat, kebijakan kita juga kuat, dan masyarakat bisa benar-benar merasakan kehadiran pemerintah,” pungkasnya.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin