RADAR PALU – Yayasan Kompas Peduli Hutan (KOMIU) akan menggelar workshop diseminasi hasil kajian bertajuk Promosi Inisiatif Pengelolaan Gurita dan Rumput Laut pada Jumat (27/02) di Cafe YOLKS, Jalan Wolter Monginsidi. Kegiatan ini menjadi ruang promosi, berbagi pembelajaran, sekaligus penguatan komitmen lintas pihak terhadap pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan.
Direktur KOMIU, Gifvents, menegaskan bahwa kegiatan ini berangkat dari hasil kajian komprehensif di Desa Komba-Komba, Kabupaten Banggai Kepulauan, yang menyoroti aspek ekologi, sosial, dan ekonomi budidaya rumput laut.
“Kami melihat potensi budidaya di Desa Komba-Komba sangat besar, namun belum didukung perencanaan terintegrasi berbasis data. Workshop ini menjadi momentum menyampaikan hasil kajian sekaligus merumuskan rekomendasi strategis,” ujar Gifvents.
Ia menjelaskan, total kawasan budidaya di desa tersebut mencapai 418,14 hektare. Namun, hanya 287,46 hektare yang tergolong produktif, sementara 130,68 hektare lainnya kurang produktif akibat tekanan fisik dan kendala ekologis.
“Kondisi terumbu karang sangat memprihatinkan, sekitar 60 persen berupa karang mati yang tertutup alga. Aktivitas destruktif seperti pengeboman ikan oleh nelayan luar desa turut memperparah kerusakan substrat rumput laut,” tegasnya.
Secara kualitas perairan, suhu 31–32 derajat celcius dan pH 8,0–8,1 masih mendukung pertumbuhan Kappaphycus alvarezii. Namun, penurunan salinitas di beberapa titik menjadi tantangan serius karena menghambat metabolisme tanaman.
Dari sisi ekonomi, budidaya rumput laut di Komba-Komba dinilai layak secara finansial dengan nilai R/C ratio 1,24 dan berada pada kuadran agresif berdasarkan analisis Matrix SPACE. Artinya, usaha ini berpotensi berkembang di pasar yang terus meluas.
“Secara hitungan usaha ini menguntungkan dan stabil, tetapi margin belum besar. Petani masih sangat bergantung pada modal BUMDes dan tengkulak,” jelas Gifvents.
Ia menambahkan, peran perempuan juga sangat besar dalam rantai produksi. “Keputusan strategis biasanya diambil bersama suami dan istri. Namun dalam praktiknya, beban kerja perempuan lebih berat karena mengurus domestik sekaligus membantu produksi saat gagal panen,” katanya.
Workshop ini juga akan menakar kesiapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai sentra hilirisasi rumput laut yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan RPJMD periode 2025–2029.
Fungsional Analis Akuakultur Ahli Muda Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng, Budyanto Nura Somba, mengungkapkan ironi besar dalam industri rumput laut daerah.
“Kita punya produksi besar, 696 ribu ton, tetapi dibawa semua ke luar. Karena kita tidak punya unit pengolah rumput laut. Ironi!” tegasnya.
Ia membandingkan dengan provinsi lain seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Jawa Timur, hingga Sulawesi Selatan yang telah memiliki unit pengolahan. Sulawesi Selatan bahkan memproduksi hingga tiga juta ton per tahun dengan dukungan sembilan unit pengolah.
“Sampai sekarang kita baru di level raw material. Kita belum masuk pre-intermediate product, apalagi produk bernilai tambah tinggi,” katanya.
Menurut Budyanto, salah satu tantangan utama adalah dominasi pemain tengah yang menekan harga di tingkat petani.
“Harga di Makassar bisa 25 ribu rupiah per kilogram, tetapi di sini hanya 16 ribu. Kenapa BUMDes atau koperasi tidak langsung kirim ke sana tanpa lewat middleman?” ujarnya.
Untuk jangka pendek, DKP Sulteng mendorong sistem resi gudang lengkap dengan fasilitas pengeringan dan pencacahan menjadi bentuk chips agar nilai jual meningkat sebelum dikirim melalui pelabuhan Balut ke Makassar atau Surabaya.
Selain itu, pada 2026 Banggai Kepulauan akan menjadi lokasi modeling budidaya rumput laut berbasis bibit kultur jaringan. “Backbone-nya penggunaan bibit kultur jaringan, bukan lagi bibit alam. Kami sudah komunikasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ungkap Budyanto.
Ia juga menyebut adanya rencana dukungan laboratorium kultur jaringan dari Bank Indonesia guna menjamin ketersediaan benih sepanjang tahun. “Kalau masalah benih selesai, produktivitas bisa kita kejar kembali ke angka 696 ribu ton dalam dua tahun,” tegasnya.
Dalam rencana aksi 2025–2030, kajian KOMIU merekomendasikan penyusunan Perdes perlindungan wilayah pesisir, pencanangan Desa Budidaya Rumput Laut, hingga pengembangan produk olahan unggulan untuk meningkatkan nilai tambah.
“Keberlanjutan budidaya sangat terancam perubahan iklim dan praktik perikanan merusak. Karena itu, pengawasan berbasis masyarakat dan rehabilitasi ekosistem harus berjalan seiring dengan penguatan ekonomi,” tutup Gifvents.
Editor : Wahono.