RADAR PALU - Pemerintah Kabupaten Morowali Utara mengambil langkah strategis untuk mempercepat pembangunan daerah dengan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.
Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Aula Graha Audita BPKP Sulteng, Palu, Selasa (24/2/2026).
Kerja sama ini difokuskan untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara efisien, tepat sasaran, dan mampu mempercepat capaian pembangunan di Morut.
Bupati Morut Delis Julkarson Hehi menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak lagi memiliki ruang untuk pemborosan anggaran.
Dia bilang, kolaborasi dengan BPKP menjadi kunci agar perencanaan dan pelaksanaan program benar-benar menghasilkan dampak bagi masyarakat.
"Dengan keterbatasan fiskal, kita harus memastikan anggaran bekerja maksimal. Tidak boleh ada program yang hanya habis di atas kertas," tegas Delis.
Ia menekankan bahwa pengawalan sejak tahap perencanaan akan membantu pemerintah daerah menghindari kesalahan kebijakan yang berpotensi menghambat pembangunan.
Menurut Delis, kehadiran BPKP justru mempercepat proses pembangunan karena pemerintah daerah memperoleh panduan objektif dan berbasis risiko.
"Pengawasan bukan untuk menghambat. Justru pengawasan yang tepat membuat kita lebih cepat melangkah karena arah kebijakan menjadi jelas," ujarnya.
Delis menambahkan bahwa sinergi ini membantu memastikan seluruh program daerah selaras dengan RPJMD dan RKPD, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan jangka menengah.
Kepala Perwakilan BPKP Sulteng Agus Yulianto menyatakan bahwa BPKP akan berperan aktif mengawal perencanaan dan penganggaran daerah agar lebih adaptif dan berorientasi hasil.
"Kami hadir untuk memastikan sistem berjalan efektif. Fokus kami adalah membantu pemerintah daerah menghasilkan output dan outcome yang nyata," kata Agus.
Pengawalan BPKP diarahkan pada sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, serta peningkatan kualitas belanja publik.
MoU Pemkab Morut dan BPKP Sulteng memuat enam fokus utama, antara penguatan kapabilitas APIP, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran. dan penguatan SPIP dan manajemen risiko.
Selain itu fokus terhadap asistensi pengelolaan keuangan daerah, evaluasi program prioritas pembangunan, serta peningkatan kualitas tata kelola pembangunan.
Sebagai daerah dengan peran penting dalam perekonomian Sulteng, Morut membutuhkan sistem pengelolaan anggaran yang cepat, tepat, dan akuntabel.
Melalui kerja sama ini, Pemkab Morut menargetkan pembangunan yang tidak hanya berjalan lebih cepat, tetapi juga lebih terukur, efisien, dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin