Berita Pilihan Daerah Ekonomi Internasional Kota Palu Nasional Olahraga Opini Pendidikan Politika Selebriti Sulteng Wisata

Bupati Touna Bahas Transfer dan Fiskal Daerah di DPR RI

Heriyanto • Minggu, 15 Februari 2026 | 14:16 WIB
AUDIENSI: Bupati Touna, Ilham Lawidu, audiensi ke Waket Banggar DPR RI, 11–12 Februari 2026.(FOTO: ISTIMEWA/ RADAR PALU).
AUDIENSI: Bupati Touna, Ilham Lawidu, audiensi ke Waket Banggar DPR RI, 11–12 Februari 2026.(FOTO: ISTIMEWA/ RADAR PALU).

RADAR PALU - Bupati Tojo Unauna (Touna), Ilham Lawidu, melakukan audiensi bersama Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan jajaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI pada 11–12 Februari 2026 yang berlangsung di Gedung DPR RI Senayan dan Gedung Radius Prawiro Kementerian Keuangan RI, Jakarta.

Audiensi tersebut membahas kebijakan transfer ke daerah serta penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Bupati Ilham Lawidu, didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Touna, Dr. Rismanto Laide, serta Kepala Bidang Anggaran BPKAD.

Dalam pertemuan itu, Bupati Ilham Lawidu, menyampaikan sejumlah isu strategis terkait kondisi fiskal daerah, optimalisasi pendapatan daerah, serta dukungan pemerintah pusat terhadap program prioritas pembangunan di Kabupaten Touna.

“Kami berharap adanya dukungan pemerintah pusat terhadap kondisi fiskal daerah, agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tetap berjalan efektif dan tepat sasaran,"kata Bupati Ilham Lawidu.

Sementara itu, Kepala BPKAD Touna, Dr. Rismanto Laide, memaparkan kondisi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) serta outlook APBD Kabupaten Touna Tahun Anggaran 2026. Ia menjelaskan bahwa APBD 2026 mengalami kontraksi cukup besar di tengah peningkatan beban belanja pegawai.

“Kondisi ini tentu menjadi perhatian bersama. Diperlukan langkah strategis dan dukungan kebijakan agar keseimbangan fiskal tetap terjaga,” jelas Rismanto.

Rismanto mengatakan, audiensi tersebut juga bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan APBD yang akuntabel.

Dengan demikian, kebijakan fiskal daerah dapat selaras dengan arah kebijakan nasional serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tojo Unauna,"ujarnya

Waket Banggar DPR RI bersama jajaran DJPK Kementerian Keuangan RI memberikan arahan dan masukan terkait penguatan belanja produktif, peningkatan kualitas perencanaan anggaran, serta optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah secara transparan dan akuntabel.

Melalui pertemuan tersebut, diharapkan terbangun koordinasi yang lebih kuat dalam menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus memastikan program prioritas pembangunan di Kabupaten Touna tetap berjalan sesuai rencana.(***)

 

  

Editor : Muchsin Siradjudin
#Melakukan koordinasi #Kondisi fiskal daerah #Membahas kebijakan transfer keuangan #Kebijakan daerah