RADAR PALU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tancap gas menghadapi berbagai persoalan strategis daerah. Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Gubernur Anwar Hafid menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk memastikan respons cepat dan terukur terhadap ancaman keamanan, sosial, hingga ekonomi.
Rapat yang digelar di Makodam XXIII/Palaka Wira, Kamis (29/1/2026), dihadiri lengkap jajaran Forkopimda tanpa perwakilan. Turut hadir Pangdam XXIII/Palaka Wira Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, Kapolda Sulawesi Tengah Endi Sutendi, serta unsur pimpinan daerah lainnya.
Anwar Hafid menegaskan, soliditas Forkopimda menjadi kunci dalam menjaga stabilitas Sulawesi Tengah di tengah dinamika yang terus berkembang.
“Kami Forkopimda lengkap dan semua hadir tanpa diwakili. Ini rapat rutin bulanan yang sangat penting untuk menyamakan langkah,” ujar Anwar Hafid.
Dalam rapat tersebut, sejumlah agenda mendesak dibahas secara komprehensif. Mulai dari antisipasi bencana, penertiban pertambangan tanpa izin, hingga penguatan perang terhadap peredaran narkoba yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
Gubernur menegaskan, pemerintah daerah bersama Forkopimda berkomitmen memperketat pengawasan terhadap aktivitas tambang ilegal yang berpotensi merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.
“Pemerintah daerah bersama Forkopimda berkomitmen memperkuat pengawasan, termasuk terhadap pertambangan ilegal dan peredaran narkoba, agar Sulawesi Tengah tetap aman dan berpihak pada kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Anwar Hafid mengungkapkan rencana pembentukan satuan tugas (satgas) penertiban tambang ilegal, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Satgas ini akan mengedepankan pendekatan keamanan sekaligus kesejahteraan masyarakat.
“Kita akan membentuk tim satgas dengan dua poin utama, mengusulkan ke pusat agar lahan CPM dapat dihibahkan kepada masyarakat sekitar, serta mendorong kemitraan antara perusahaan dan masyarakat,” jelasnya.
Isu narkoba juga menjadi perhatian serius. Menurut Anwar Hafid, peredaran dan penyalahgunaan narkoba harus diperangi secara kolektif oleh pemerintah dan masyarakat.
“Penanganan narkoba ini adalah perang. Perang yang akan dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat,” tegasnya.
Menjelang bulan suci Ramadan dan Idulfitri, Forkopimda juga menyoroti stabilitas ekonomi, pengendalian harga bahan pokok, serta antisipasi cuaca ekstrem dan potensi bencana. Pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing (WNA) di Sulawesi Tengah turut diperketat demi menjaga ketertiban umum.
Melalui koordinasi lintas sektor ini, Anwar Hafid berharap Forkopimda mampu menghasilkan langkah nyata dan berkelanjutan untuk menjaga rasa aman serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Ketiga, kita antisipasi Lebaran, harga bahan pokok, perubahan cuaca ekstrem, dan daerah rawan bencana,” pungkasnya.***
Editor : Muhammad Awaludin