RADAR PALU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kembali menguatkan benteng informasi publik di tengah derasnya arus digital. Setelah masa berlaku Surat Keputusan (SK) berakhir pada 31 Desember 2025, Satuan Tugas (Satgas) Berani Sapu Bersih Hoaks kini hadir dengan wajah baru bernama Berani Literasi Informasi.
Transformasi ini menandai perubahan pendekatan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan era digital. Jika sebelumnya fokus pada penindakan hoaks, kini satgas diarahkan sebagai filter informasi sekaligus ruang edukasi publik agar komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tetap sehat, akurat, dan bertanggung jawab.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Sulawesi Tengah, Suandi, menegaskan bahwa perkembangan teknologi menuntut peran aktif pemerintah dalam mengawal arus informasi.
“Fungsi satgas ini sebagai leading koordinasi dari pemerintah, supaya informasi yang beredar itu memiliki filternya,” kata Suandi saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (26/1/2026).
Menurutnya, akses informasi yang semakin mudah berpotensi menimbulkan miskomunikasi jika tidak disertai pengawasan dan literasi yang memadai. Karena itu, kehadiran Satgas Berani Literasi Informasi menjadi langkah strategis untuk melindungi masyarakat dari informasi menyesatkan sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Menariknya, dalam formasi baru ini, insan pers turut dilibatkan sebagai bagian dari kolaborasi lintas sektor. Suandi menegaskan, pemerintah memandang wartawan bukan sebagai lawan, melainkan mitra strategis dalam pembangunan daerah.
“Wartawan itu mitra pemerintah, bukan musuh. Kita satu kesatuan,” ujarnya.
Langkah ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah ingin membangun ekosistem informasi yang sehat bersama media. Diskominfosantik pun telah menggelar rapat awal dengan melibatkan berbagai unsur untuk merumuskan tugas dan fungsi satgas ke depan.
“Kita sudah rapat, diwakili Pak Sekdis untuk memimpin pembahasannya,” ungkap Suandi.
Meski melibatkan wartawan, Suandi menegaskan bahwa proses seleksi anggota satgas akan dilakukan secara objektif. Tidak semua insan pers otomatis masuk dalam tim, melainkan disaring berdasarkan kapasitas, integritas, dan profesionalisme.
“Tidak seluruhnya dari pers. Tentu akan kita seleksi, dan itu berbasis objektivitas, bukan nepotisme,” tegasnya.
Ia berharap, kehadiran kembali satgas ini mampu menjadi media edukasi publik, sekaligus memperkuat peran wartawan sebagai penjaga akurasi informasi di Sulawesi Tengah.
“Semoga bisa menjadi gambaran bahwa wartawan adalah mitra pemerintah dan bagian dari upaya mencerdaskan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan wajah baru dan semangat kolaborasi, Satgas Berani Literasi Informasi diharapkan menjadi garda terdepan dalam menangkal hoaks serta mendorong literasi digital yang sehat di Bumi Tadulako.***
Editor : Muhammad Awaludin