RADAR PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tancap gas memperluas akses keuangan daerah sejak awal 2026. Upaya tersebut ditegaskan melalui Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar di Ruang Polibu, Senin (12/1/2026).
Rakor ini menjadi penanda keseriusan Pemprov Sulteng dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil yang selama ini belum sepenuhnya tersentuh layanan keuangan formal.
Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili Asisten Administrasi Umum Nelson Metubun secara resmi membuka rapat sekaligus membacakan sambutan gubernur. Dalam arahannya, TPAKD disebut sebagai instrumen penting untuk mempercepat pemerataan akses keuangan di daerah.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Bank Indonesia Sulawesi Tengah, OJK Sulawesi Tengah, industri jasa keuangan, hingga perangkat daerah dan instansi vertikal yang tergabung dalam TPAKD.
Nelson menegaskan, akses keuangan yang inklusif menjadi fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat UMKM, serta melindungi masyarakat dari berbagai risiko ekonomi dan finansial.
“TPAKD berperan sebagai wadah koordinasi agar kebijakan dan program akses keuangan benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Salah satu fokus penting yang disoroti adalah internalisasi target Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan pemerataan layanan keuangan yang berkelanjutan.
Pemprov Sulteng sendiri menargetkan kenaikan IKAD secara bertahap, dari 3,61 pada 2025 menjadi 3,64 pada 2026. Dengan proyeksi kenaikan rata-rata 0,03 hingga 0,04 setiap tahun, pemerintah optimistis skor IKAD 3,76 dapat tercapai pada 2030.
“Target ini menegaskan komitmen pemerintah daerah agar masyarakat Sulawesi Tengah memiliki akses yang adil, aman, dan berkelanjutan terhadap layanan keuangan formal,” tegas Nelson.
Melalui penguatan peran TPAKD, Pemprov Sulteng berharap percepatan akses keuangan dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.***
Editor : Muhammad Awaludin