RADAR PALU – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tetap berjalan terukur dan sesuai ketentuan. Hal itu disampaikannya saat memimpin pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat fungsional di Lapangan Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (31/12/2025).
Dalam sambutannya, Anwar Hafid mengungkapkan bahwa Pemprov Sulteng sejatinya telah menyiapkan pelantikan hampir 500 pejabat yang terdiri dari Pejabat Tinggi Pratama, administrator dan pengawas. Namun untuk pejabat administrator dan pengawas (eselon III dan IV). Namun, pelantikannya terpaksa ditunda karena hingga Selasa malam (30/12), pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum diterbitkan.
“Hari ini sebetulnya kita akan melantik hampir 500 orang pejabat administrator dan pengawas. Tapi karena sampai tadi malam pertimbangan teknis dari BKN belum keluar, sehingga kita tunda,” kata Anwar Hafid.
Gubernur menegaskan, apabila pertimbangan teknis tersebut telah terbit, pelantikan pejabat eselon III dan IV akan segera dilaksanakan.
“Kalau hari ini sudah keluar, insya Allah tanggal 5 Januari akan saya lantik,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Pemprov Sulawesi Tengah tetap melaksanakan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama serta pejabat fungsional, sekaligus menyerahkan surat keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dalam jumlah besar.
Diberitakan sebelumnya Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Tengah, Adiman, menyebutkan pelantikan kali ini mencakup sekitar 300 pejabat struktural dari berbagai perangkat daerah.
“Pelantikan meliputi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas. Jumlahnya sekitar 300 orang,” ujar Adiman saat dikonfirmasi, Selasa (30/12).
Selain itu, Pemprov Sulteng juga melantik lebih dari 160 pejabat fungsional. Sementara untuk PPPK paruh waktu, jumlah penerima SK pengangkatan mencapai 3.230 orang.
“PPPK paruh waktu yang menerima SK sebanyak 3.230 orang,” jelasnya.
Adiman menambahkan, seluruh proses pengisian dan penempatan jabatan merupakan kewenangan gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian. Ia memastikan, pelantikan kali ini juga diikuti dengan rotasi jabatan, meski tidak menutup kemungkinan ada pejabat yang tetap dipertahankan berdasarkan evaluasi kinerja.
“Pasti ada rotasi. Tapi ada juga yang tetap di jabatan yang sama, tergantung penilaian kinerja oleh gubernur,” katanya.
Penataan birokrasi ini, lanjut Adiman, merupakan bagian dari upaya memperkuat kelembagaan pemerintahan daerah agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan dilantiknya ratusan pejabat serta diserahkannya ribuan SK PPPK paruh waktu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan memiliki sumber daya aparatur yang semakin profesional, solid, dan siap mendukung agenda pembangunan daerah ke depan.***
Editor : Muhammad Awaludin