Deklarasi ini lahir dari keprihatinan bersama atas semakin meningkatnya kerusakan lingkungan di Sulawesi Tengah akibat aktivitas manusia, seperti deforestasi, pertambangan yang tidak berkelanjutan, pencemaran lingkungan, serta lemahnya penegakan hukum lingkungan. Kondisi tersebut dinilai telah berdampak langsung terhadap keseimbangan ekosistem dan keselamatan masyarakat, termasuk meningkatnya risiko bencana alam.
“AHLI Sulawesi Tengah hadir sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga alam sebagai sumber kehidupan. Kerusakan lingkungan bukan hanya persoalan hari ini, tetapi juga ancaman serius bagi masa depan generasi mendatang,” ujar perwakilan AHLI Sulawesi Tengah Azmi Sirajuddin, dalam rilis tertulis yang diterima oleh Radar Palu pada Sabtu (20/12/2025).
Dalam deklarasi tersebut juga disampaikan AHLI dibentuk sebagai wadah ruang konsolidasi dan kolaborasi dari individu para pegiat lingkungan hidup dan HAM di Sulawesi Tengah dan membuka ruang bagi individu-individu pegiat dengan beragam latar belakang, kompetensi, pengalaman advokasi, akdemisi untuk saling menguatkan, sinergi dan kerja bersama dalam mengawal isu-isu lingkungan secara kristis, partisipatif dan berkeadilan gender dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kopleks khususnya di wilayah Sulawesi Tengah.
Azmi menambahkan tujuan utama AHLI adalah mendorong dan mendesakkan agenda perubahan sosial menuju keadilan ekologis di Sulteng. Olehnya, akan fokus pada beberapa agenda utama melalui berbagai strategi dan pendekatan yang relevan dengan konteks persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini dengan strategi advokasi kebijakan lingkungan, edukasi dan pendidikan kritis.
Sebagai upaya penguatan peran masyarakat dalam perlindungan lingkungan serta pengawalan terhadap praktik pembangunan agar sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang berkeadilan gender serta, keberpihakkan terhadap kepentingan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya, melakukan kampanye kesadaran publik hingga pengorganisasian gerakan rakyat.
Deklarasi ini menjadi penegasan sikap bahwa krisis lingkungan bukan semata persoalan teknis, melainkan persoalan keadilan. Kerusakan alam selalu berkelindan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan semakin meminggirkan kelompok masyarakat yang paling rentan.
Bagi AHLI, krisis lingkungan tidak dapat dipisahkan dari pelanggaran HAM dan ketidakadilan gender, ketika alam dihancurkan maka masyarakat adat, petani, nelayan, buruh, bahkan kaum miskin perkotaan, terlebih perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya selalu dan dapat dipastikan menjadi korban pertama. Karena itu, AHLI berdiri tegas bersama rakyat yang mempertahankan ruang hidupnya.
Senada dengan itu perwakilan AHLI lainnya Soraya Sultan SE MSi, sebagai salah satu aktivis perempuan di Sulteng, juga menekankan bahwa krisis lingkungan memiliki dampak sosial yang luas dan memiliki dimensi keadilan sosial dan gender yang tidak dapat dipisahkan.
Perempuan yang akrab disapa dengan nama Aya ini mengatakan ketika lingkungan rusak, perempuan kerap menghadapi beban berlapis, mulai dari keterbatasan akses air bersih dan pangan, meningkatnya kerja perawatan, hingga risiko terhadap kesehatan reproduksi dan keselamatan anak termasuk meningkatnya pernikahan usia anak, dengan begitu tentu saka akan berdampak pada meningkatnya beban dan kerentanan perempuan, remaja perempuan anak dimana akses terhadap air bersih, pangan, kesehatan, dan ruang hidup yang aman menjadi semakin terbatas ketika lingkungan rusak.
“Upaya perlindungan lingkungan harus berjalan seiring dengan perlindungan hak perempuan dan anak. Tidak ada keadilan iklim tanpa keadilan gender,” ujar Aya.(*/uq)
Editor : Nur Soima Ulfa