RADAR PALU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali Utara (Morut) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026 untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.
Rakor berlangsung di Ruang Pola, Senin (15/12/2025).
Wakil Bupati Morut H Djira Kendjo secara resmi membuka rakor tersebut. Rakor ini juga dihadiri oleh Sekretaris Kabupaten Musda Guntur, para pimpinan perangkat daerah, serta pejabat lainnya.
Dalam sambutannya, Wabup menegaskan bahwa Pemkab Morut menggelar rakor ini untuk menyinergikan seluruh tahapan perencanaan pembangunan daerah di tahun 2026 secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Djira menjelaskan bahwa rakor perencanaan pembangunan daerah berfungsi sebagai forum strategis untuk menyepakati agenda penyusunan dokumen perencanaan.
"Rakor ini menjadi forum penting untuk menyepakati penyusunan Renja dan RKPD Tahun 2027, serta Renja dan RKPD Perubahan Tahun 2026," ujar Djira.
Ia meminta seluruh Perangkat Daerah Pemkab Morut menyusun rencana kerja tahun 2027 yang selaras dengan isu strategis dan permasalahan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Morut 2025-2029.
Djira menekankan bahwa perencanaan yang matang akan menghasilkan dokumen pembangunan yang berkualitas dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
"Perencanaan yang terintegrasi akan mendorong lahirnya kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat Morowali Utara," tegasnya.
Wabup juga menyampaikan optimisme bahwa kolaborasi aktif seluruh peserta rakor akan memperkuat kesamaan persepsi dalam melanjutkan pembangunan daerah, khususnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Tujuan akhir pembangunan adalah mewujudkan masyarakat Morowali Utara yang sehat, cerdas, dan sejahtera," tambahnya Djira.
Rakor dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Bappelitbangda Morut Gerzom Tandi, kemudian diikuti sesi diskusi.
Dalam sesi tersebut, Bupati Morut Delis Julkarson Hehi memberikan arahan tegas kepada seluruh pimpinan Perangkat Daerah agar memprioritaskan program yang sejalan dengan program nasional.
"Program Perangkat Daerah harus diselaraskan dengan program nasional agar dukungan pemerintah pusat bisa kita maksimalkan," tegas Bupati Delis.
Secara khusus, Bupati menyoroti sektor pendidikan dengan meminta Program Sekolah Rakyat menjadi prioritas utama. Di sektor pertanian, terutama pengembangan irigasi, Bupati meminta Dinas Pertanian segera menyiapkan proposal untuk diajukan ke kementerian terkait.
"Kita akan lakukan evaluasi pada Januari mendatang. Program yang menjadi kewenangan kementerian harus segera kita ajukan," sebut Delis.(ham)
Editor : Muchsin Siradjudin